Tak Ingin Ganggu Layanan Publik, Pemerintah Angkat 2,3 Juta Tenaga Honorer Jadi PNS Part Time, Ini Gajinya

Elsa Krismawati
Selasa 25 Juli 2023, 10:35 WIB
ilustrasiI I tenaga honorer diangkat jadi PNS part time (Sumber : pixabay.com)

ilustrasiI I tenaga honorer diangkat jadi PNS part time (Sumber : pixabay.com)

INFOSEMARANG.COM - Rencana penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023 disinyalir berpotensi ganggu layanan publik.

Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah bila langsung memutuskan hubungan kerja (PHK) massal pada tenaga honorer.

Kecemasan ini nampaknya berbuah baik, sebab Pemerintah melalui Kementerian PANRB tengah mencari solusi.

Baca Juga: UPDATE Harga Terbaru dan Simulasi Kredit Yamaha All New NMax 155 ABS, Besarin DP Biar Bulanan Enteng!

Solusi tersebut dinilai harus menguntungkan kedua belah pihak.

Yakni tidak membebani anggaran negara, serta tidak menimbulkan pengangguran dan kurangnya mata pencaharian bagi 2,3 juta tenaga honorer.

Lantas bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah sejauh ini?

Baca Juga: Sopan Sejak Bayi, Aksi Rayyanza Cipung Izin Minta Makanan Milik Sang Kakak Bikin Meleleh

Melansir tayang YouTube DPR RI, nantinya bagi tenaga honorer yang sudah terdata di sistem BKN akan diangkat menjadi PNS part time.

Rencananya, mengenai PNS part time akan di tuangkan dalam RUU ASN yang segera disahkan dalam waktu dekat.

RUU ASN ini menambahkan status baru aparatur sipil negara (ASN) yakni PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga: 5 Penyebab Telepon WhatsApp Error! Ini Solusi Cepatnya

Konsep ini memberikan kepastian bagi 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus pada 28 November 2023.

Anas menjamin, 2,3 juta tenaga honorer tidak akan menghadapi kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau meningkatnya beban anggaran pemerintah untuk mengakomodasi mereka.

Baca Juga: Duduk di Pinggir Jalan Panas-panasan, Momen Ibu Iriana Tunggu Presiden Jokowi Salat Jumat Jadi Sorotan

"Mengamankan situasi adalah prioritas utama, dengan menghindari pemberhentian hubungan kerja (PHK) dan tidak mengurangi pendapatan mereka seperti saat ini," katanya dikutip Infosemarang.com, 25 Juli 2023.

Hal ini disinyalir dilakukan pemerintah untuk mengurangi kekhawatiran tenaga honorer.

" Hal ini untuk mengatasi kekhawatiran terkait kemungkinan PHK, terutama bagi rekan-rekan tenaga honorer di Bawaslu dan KPU, yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu," kata Anas.

Baca Juga: Cara Video Call WhatsApp di Laptop dan PC Berhasil Tanpa Error!

Lalu Apa itu PNS part time?

Dari catatan infosemarang.com, PNS part time adalah mereka yang bekerja dengan waktu yang disepakati.

Jam kerja lebih pendek dari PNS biasanya, sehingga tidak seharian berada di kantor pemerintah baik pusat maupun daerah.

Apa tugas dan besaran gaji PNS part time?

Baca Juga: Bahaya Nasi Goreng yang Jarang Disadari, Bisa Tingkatkan Penyakit Jantung dan Stroke?

Belum ada rincian pasti terkait tugas yang diembang oleh PNS part time.

Sementara itu, bila besaran gaji tenaga honorer di seluruh Indonesia sebetulnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 83/PMK.02/2022.

Dari aturan tersebut diketahui besaran gaji honorer tertinggi ada di DKI Jakarta, dimana gaji satpam mencapai Rp 5,61 juta.

Baca Juga: Resep Keripik Tempe Setipis kartu ATM yang Viral di TikTok, Benarkah Dijual Rp500 Sudah Untung?

Sementara itu, untuk pramubakti, gaji tertinggi berada di Papua sebesar Rp 4,18 juta.

Tentunya dengan adanya revisi UU ASN, besaran ini dapat saja berubah dan menyesuaikan aturan baru.

Namun demikian ini tidak bisa dijadikan patokan sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakannya.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum30 Juli 2026, 17:28 WIB

Jawa Tengah Diruwat, Imbas 5 Bupati Kena OTT KPK

Masyarakat dari Aliansi Rakyat Jawa Tengah Peduli Anti Korupsi, melakukan ruwatan dan doa bersama di halaman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang, Kamis, 30 Juli 2026. 
Ruwatan dan doa bersama di halaman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Umum30 Juli 2026, 16:49 WIB

Eks DPR RI Riyanta Serukan ‘Bersih-bersih’ Indonesia Mulai dari Aparatnya

Anggota DPR RI periode 2021-2024 Riyanta, mengatakan, upaya bersih-bersih Indonesia dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus dimulai dari aparat penegak hukum (APH)-nya.
Mantan anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta, di Kawasan Kota Lama Semarang, belum lama ini. (Dok) (Sumber: )
Umum30 Juli 2026, 08:59 WIB

Penyidikan Kasus Investasi Bodong Banyumas Ungkap Dugaan Korban Didorong Ajukan Kredit Bank

Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan sejumlah pihak, tersangka diduga mendorong sebagian korban untuk terus menambah dana investasi, termasuk dengan mengajukan kredit ke sejumlah bank.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum28 Juli 2026, 16:48 WIB

3 Kali Sidang Perkara Warisan Rumah di Semarang Ditunda, Dinilai tak Adil Bagi Tergugat

Sidang perkara sengketa hak waris atas sebidang rumah di Jalan Pringgading Nomor 70, Kota Semarang, ditunda untuk ketiga kalinya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang, Senin, 27 Juli 2026.
Kuasa hukum salah satu tergugat, Imanuel Alvares. (Foto: Diaz A Abidin) (Sumber: )
Bisnis24 Juli 2026, 06:20 WIB

Aset Tumbuh Capai Rp186 Triliun, Pegadaian Libatkan Kepolisian untuk Pengamanan

Aset PT Pegadaian (Persero) kian bertumbuh mencapai Rp186 triliun, ditambah outstanding loan sebesar Rp155 triliun pada saat ini. Selain itu masih terdapat aset-aset fisik yang dimiliki.
Penandatangan kerja sama antara PT Pegadaian dan Polri, di Hotel Aruss, Kota Semarang, Kamis, 23 Juli 2026. (Dok) (Sumber: )
Umum23 Juli 2026, 12:30 WIB

Fakta Baru Terungkap, Korban Penipuan di Purwokerto Diminta Tutup Mulut Oleh Sang Ratu Investasi Bodong

Dalam memuluskan aksi kejahatannya, tersangka selain memperdaya ternyata juga "mengintimidasi" secara psikis para korbannya.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum09 Juli 2026, 09:07 WIB

Layanan Operasional Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto Berjalan Normal

Bank Mandiri Taspen memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal.
 (Sumber: )
Umum08 Juli 2026, 18:26 WIB

Penipuan Investasi Bodong Purwokerto, OJK Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka

OJK berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum terhadap kasus penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum04 Juli 2026, 09:05 WIB

Bank Mandiri Taspen Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka NHS

Bank Mandiri Taspen menegaskan komitmen bank untuk mendukung proses hukum dalam perkara dugaan penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum03 Juli 2026, 16:56 WIB

Bank Mandiri Perkuat Aksi Kemanusiaan Lewat Program Donor Darah Berkelanjutan

Aksi donor darah ini bentuk komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan berkelanjutan.
 (Sumber: )