INFOSEMARANG.COM - Publik baru-baru ini digemparkan dengan kasu data KPU bocor usai diretas oleh akun tidak bertanggung jawab.
Dihimpun dari akun Instagram @kabarnegri, yang diretas oleh oknum anonim itu ialah website resmi KPU.
Jimbo menjadi nama akun anonim yang diduga kuat melakukan peretasan terhadap identitas data pemilih pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Revitalisasi Kota Lama Bakal Dimaksimalkan Pemkot Semarang Usai Terima Barang Milik Negara
“Dimana dalam klaim data yang dipublikasi, peretas tersebut mengklaim memiliki data lebih dari 252 juta baris data penduduk dengan kueri NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat, tempat tanggal lahir, hingga data TPS yang bersangkutan,” tulis akun @kabarnegri tersebut.
Jimbo disebut-sebut memperjual belikan 252.327.304 data pada situs ilegal jual beli.
Bahkan data tersebut isunya dijual dengan harga Rp572 juta atau setara 2 BTC.
Dipantau dari Metro TV, Roset Siber CISSRec Indonesia menjadi pihak yang melaporkan dugaan peretasan itu.
Baca Juga: Daftar Pemenang MAMA Awards 2023 Day 2, NewJeans dan SEVENTEEN Raih Daesang
Dilaporkan bahwa dugaan jual beli data KPU itu mencapai nilai Rp1,2 miliar atau 4.000 USD.
Komisioner KPU mengetahui hal ini, lantas tengah melakukan pengecekan data dan sistem serta memastikan apa betul peretasan telah terjadi atau tidak.
Tim gugus tugas keamanan siber KPU juga mencoba untuk melakukan pelacakan terkait dugaan peretasan.
“Sedang melakukan pendalaman atau pengecekan terkait dengan informasi yang beredar luas di media massa dan nanti hasil pengecekan tersebut itu akan disampaikan kepada publik,” tutur Idham Kolik.
Baca Juga: Kabar Tanggal Wamil RM, V, Jimin dan Jungkook BTS Tersebar, Begini Kata Big Hit music
Berkaca dari kasus hancker Bjorka, KPU mengaku tak ingin terlalu terburu-buru, dan perlahan secara teliti kini tengah mencoba melakukan penyelidikan.
“Kalau belajar dari fakta atau kasus dahulu Bjorka yang di mana dahulu informasi begitu luas bahwa katanya website KPUD diretas tapi ternyata tidak waktu kasus Bjorka ya,” imbuhnya.
Di akhir penjelasan, Idham mengatakan jika semua sistem informasi dalam pantauan gugus tugas keamanan siber yang sudah memiliki pengalaman handal dalam penjagaan dan antisipasi peretasan.
