INFOSEMARANG.COM -- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan bahwa Anwar Usman selaku Ketua MK telah terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik pada Selasa (7/11/2023).

Usai terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik tersebut, adik ipar Jokowi itu pun kemudian diberhentikan sebagai ketua MK.

“Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseataraan, independensi dan kepantasan dan kesopanan,” ucap Ketua MKMK, Jimly Asshidiqqie, dalam pembacaan putusannya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (07/11/2023).

Baca Juga: Foto Felicya Angelista Pernah ke Israel Jadi Sorotan: Mimpi-mimpiku Terjawab

“Memerintahkan wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru, sesuai peraturan perundang-undangan,” tambah Jimly dalam pembacaan putusan.

Dalam putusan yang dibacakan tersebut, Jimly menambahkan pula bahwa Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Namun kemudian, dalam putusan MKMK tersebut diketahui tidak menyentuh perkara Gibran Rakabuming, yakni terkait perkara 90 yang menuai polemik.

Baca Juga: Gempa Banten Terjadi Lagi Selasa Malam, Ini Kata BMKG

Perkara 90 sendiri merupakan perkara yang diputuskan Anwar Usman terkait persyaratan pencalonan capres cawapres di bawah usia 40 tahun selama bakal calon berpengalaman sebagai kepala daerah yang kemudian akhirnya dapat meloloskan Gibran Rakabuming untuk maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Terkait hal tersebut, Jimly pun menyatakan, "Majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU/XXI/2023."

Di sisi lain, Arief Maulana yang bertindak sebagai kuasa hukum dari pelapor yang mewakili 15 Guru Besar serta Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mengatakan putusan MKMK tidak sesuai harapan.

“Kalau hanya putusan pemberhentian Anwar Usman itu tidak cukup,” ujar Arief. ***