Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dorong Kelangsungan Proses Belajar di Pondok Pesantren Al Zaytun

Elsa Krismawati
Rabu 02 Agustus 2023, 15:16 WIB
Maruf Amin akan berkoordinasi dengan Mahfud MD tindaklanjuti Ponpes Al Zaytun (Sumber : instagram @kyai.marufamin)

Maruf Amin akan berkoordinasi dengan Mahfud MD tindaklanjuti Ponpes Al Zaytun (Sumber : instagram @kyai.marufamin)

INFOSEMARANG.COM-- Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memerintahkan agar proses belajar-mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap berlangsung.

Meski setelah pimpinan pondok tersebut, yaitu Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.

Wapres Maruf Amin ingin memastikan pendidikan baik formal maupun non formal di Al Zaytun tetap berjalan.

Baca Juga: Heboh! Polisi Secara Resmi Menetapkan Panji Gumilang Sebagai Tersangka

Dikutip Kilat.com dari Antara News, Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI, menyampaikan.

"Ketua Dewan Pertimbangan, Ma'ruf Amin, tadi memberikan arahan bahwa proses pendidikan yang sedang berjalan di Al Zaytun harus tetap berjalan," katanya seperti dikutip Infosemarang.com pada 2 Agustus 2023.

"Kami berharap pemerintah dapat mengambil alih dan memberikan pembinaan dalam tahapan berikutnya," katanya.

Baca Juga: Anggota DPR RI Gus Nabil Minta Aparat Memproses Kasus Al Zaytun dengan Hati Hati

Hal ini usai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan MUI mengenai Perkembangan Organisasi dan Isu Keuangan dan Kebangsaan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, yang juga Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

"Tentang lembaga pemerintah, tentu yang sesuai dengan wewenangnya. Dalam hal ini, lembaga pendidikan umum menjadi tanggung jawab Kemendikbud," lanjutnya.

"Sedangkan pendidikan agama dan pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama," tambah Zainut.

Baca Juga: Panji Gumilang Serang Balik Bupati Indramayu Sebut Dulu Juga Kampanye di Al Zaytun

Amirsyah juga menegaskan bahwa MUI mendukung keputusan Bareskrim Polri yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka.

Tetapi menekankan bahwa operasional Pondok Pesantren Al Zaytun tetap harus berjalan.

"Kami meminta Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan. Jadi ada dua hal, terkait dengan Panji, itu sudah oke, namun lembaga pendidikan ini harus tetap mendapatkan bimbingan, dan ini menjadi kewenangan Menteri Agama di Kementerian Agama," katanya.

Baca Juga: TERBONGKAR! Ternyata ini Gurita Bisnis Panji Gumilang Pemimpin Al Zaytun

"Kami bersyukur MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Panji Gumilang, sebagai peminta fatwa, permintaan datang dari Bareskrim, dan proses hukum akan terus berlanjut," ungkap Amirsyah.

Amirsyah juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh anggapan yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

"Tentu, hal ini berkaitan dengan penodaan agama. Ada sepuluh kriteria, salah satunya adalah kriteria kelima, yaitu menafsirkan Al-Quran secara tidak benar. Hal ini sangat penting, karena menafsirkan Al-Quran harus mengikuti kaidah dan aturan yang ada, tidak bisa dilakukan secara sembarangan," tambah Zainut.

Baca Juga: Anak Panji Gumilang Mangkir dari Panggilan Polisi Terkait Dugaan Kasus TPPU di Al Zaytun

Menurut Zainut, saat ini keputusan mengenai status Panji Gumilang berada di tangan kepolisian.

"Saya percaya bahwa saat ini keputusan berada di tangan kepolisian. Saya yakin Kepolisian sebagai penegak hukum akan menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan adil. Kami akan menantikan proses hukum yang berlangsung di kepolisian," ungkap Zainut.

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Baca Juga: Proses Pendidikan Al Zaytun Tak Terganggu dengan Proses Hukum Panji Gumilang

Panji Gumilang juga telah diperiksa sebagai saksi pada Selasa mulai pukul 15.00 hingga pukul 19.30 WIB. Selanjutnya, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang sebagai tersangka mulai pukul 21.15 WIB pada Rabu hingga pukul 01.00 WIB pada Rabu.

Pemeriksaan kemudian dihentikan atas permintaan Panji Gumilang dan dilanjutkan pada Rabu siang.

Panji Gumilang diduga melanggar Pasal 156a dan Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca Juga: Beredar Kabar Al Zaytun Punya Ruangan Dugem Khusus, Apakah Benar? Cek Faktanya

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, dinilai telah mengajarkan ajaran sesat, antara lain dengan mengatakan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabungkan dalam satu baris, mengizinkan zina dengan dosanya dapat ditebus dengan uang, dan merencanakan pendirian pondok pesantren Kristen.

Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.

Bareskrim Polri belum menahan Panji Gumilang karena pemeriksaannya sebagai tersangka belum selesai dalam waktu 1x24 jam.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum16 Maret 2026, 16:54 WIB

PW GP Ansor Jateng Tegaskan Tak Ada Instruksi Aksi di KPK

Gus Shidqon menegaskan aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Ansor dan Banser di depan KPK bukan agenda resmi organisasi.
 (Sumber: )
Umum16 Maret 2026, 15:29 WIB

Mudik Gratis Pemprov Jateng 2026 Kembali Digelar, Ribuan Pemudik Dapat Dukungan Bejo Jahe Merah

, Bejo Jahe Merah untuk kelima kalinya turut berpartisipasi dalam program Mudik Gratis Jawa Tengah.
Ribuan Pemudik Dapat Dukungan Bejo Jahe Merah. (Sumber:  | Foto: dok.)
Bisnis16 Maret 2026, 15:18 WIB

Lonjakan Kebutuhan Energi Saat Lebaran, Pertamina Tambah Distribusi LPG 3 Kg di Jateng–DIY

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) menambah pasokan LPG 3 kilogram di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Stok LPG 3Kg di Jateng. (Sumber:  | Foto: dok.)
Umum16 Maret 2026, 15:09 WIB

BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 di Jateng Mulai Mei, Puncaknya Agustus

(BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprediksi musim kemarau 2026 di wilayah Jawa Tengah umumnya akan mulai berlangsung pada Mei 2026.
Prediksi kemarau di Jateng. (Sumber:  | Foto: dok BMKG.)
Semarang Raya14 Maret 2026, 20:42 WIB

Hiburan Ramadan dan Libur Lebaran, Atraksi Flying Trapeze Internasional Tampil di The Park Semarang

Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 29 Maret 2026 di area atrium mal the park semarang.
sirkus di The Park Semarang. (Sumber:  | Foto: dok.)
Bisnis11 Maret 2026, 13:53 WIB

Transaksi Digital Melesat, Laba Bersih Bank Mandiri Tumbuh 16,7 Persen Jadi Rp8,9 Triliun

Peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan semakin aktifnya transaksi nasabah di berbagai kanal layanan Bank Mandiri, khususnya melalui platform digital.
Bank Mandiri. (Sumber: )
Umum05 Maret 2026, 11:00 WIB

AXA Mandiri Buka Puasa Bersama Anak Yatim serta Berbagi Ilmu Literasi Keuangan dan Perlengkapan Sekolah

AXA Mandiri berbagi berkah di bulan ramadan dengan membagikan 100 paket perlengkapan sekolah dan paket sembako untuk anak-anak yatim dari Panti Asuhan Nurul Iman dan Yapensos.
AXA Mandiri dalam momen buka puasa bersama para anak-anak yatim di kantor pusat AXA Mandiri, Jakarta.

 (Sumber:  | Foto: dok.)
Semarang Raya03 Maret 2026, 13:39 WIB

SR Group Gelar Drone Show Spektakuler di Semarang, Tegaskan Komitmen Inklusivitas

Queen City Mall menghadirkan drone show pertama di Semarang dan Jawa Tengah pada 17 Februari 2026.
Queen City Mall menghadirkan drone show pertama di Semarang. (Sumber:  | Foto: dok.)
Umum24 Februari 2026, 12:14 WIB

Musim Tanam di Depan Mata, Petani Tembakau Khawatir Regulasi Bunuh Keberlanjutan

Petani berharap pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap keberlanjutan usaha tani tembakau, terutama menjelang musim tanam yang akan segera dimulai.
Petani Tembakau. (Sumber:  | Foto: dok.)
Umum24 Februari 2026, 12:10 WIB

Perusahaan Nekat Telat Bayar THR 2026? Siap-Siap Kena Denda 5 Persen dan Sanksi Usaha!

THR Idul Fitri 1447 H wajib cair H-7. Perusahaan yang menunda atau mencicil terancam denda 5 persen dan sanksi administratif.
Perusahaan yang menunda atau mencicil terancam denda 5 persen dan sanksi administratif (Sumber: ChatGpt | Foto: illustrasi)