INFOSEMARANG.COM-- Anggota DPR RI, M. Nabil Haroen, menyatakan pentingnya menangani kasus di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan hati-hati.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, pada hari Selasa, ia mengajak semua pihak untuk memetakan kasus ini dengan melibatkan berbagai unsur.
Nabil Haroen atau yang akrab disapa Gus Nabil juga memberikan apresiasi atas langkah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas untuk melakukan kajian komprehensif terkait kasus tersebut.
Baca Juga: Panji Gumilang Serang Balik Bupati Indramayu Sebut Dulu Juga Kampanye di Al Zaytun
Dikutip Infosemarang.com dari Antara News, Gus Nabil mengucapkan.
"Mari kita tempatkan kasus ini dalam konteks yang tepat sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan kita. Biarkan aparat hukum dengan segenap instrumennya bekerja untuk menyelesaikan kasus ini," ujarnya seperti dikutip Infosemarang.com pada 1 Agustus 2023.
Ia menekankan agar opini publik tidak digiring untuk menyimpulkan bahwa ini hanya sebuah kasus agama semata.
Baca Juga: TERBONGKAR! Ternyata ini Gurita Bisnis Panji Gumilang Pemimpin Al Zaytun
Penggunaan instrumen agama atau tokoh agama dalam kasus ini harus dihindari untuk mencegah tafsir yang berlebihan.
"Kasus Al-Zaytun dan Panji Gumilang sebaiknya ditempatkan pada ranah hukum yang tepat," lanjutnya.
"Yaitu melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan," harapnya.
Baca Juga: Anak Panji Gumilang Mangkir dari Panggilan Polisi Terkait Dugaan Kasus TPPU di Al Zaytun
Nabil juga mengimbau agar tokoh-tokoh agama, ulama, dan komunitas agama tidak terjebak dalam perdebatan di ruang publik.
Dia berharap agar kelompok santri dan kiai tidak terpengaruh oleh perdebatan tentang kasus ini.
Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU), Nabil menegaskan pentingnya pemerintah menyediakan solusi bagi santri di Al-Zaytun.
Baca Juga: Proses Pendidikan Al Zaytun Tak Terganggu dengan Proses Hukum Panji Gumilang
Hal ini untuk memastikan mereka mendapatkan hak pendidikan dan pembelajaran yang layak.
"Pemerintah harus menjamin hak-hak santri Al-Zaytun, mereka harus diberdayakan dengan baik dan mendapatkan hak-hak sebagai pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai," pungkasnya.
Menurutnya pemerintah harus mengedepankan hak pendidikan santri.***
