Ketua DPRD Kota Semarang Sentil Pemkot Terkait Lelang Jabatan

Elsa Krismawati
Rabu 16 Agustus 2023, 09:00 WIB
DPRD Kota Semarang soroti soal lelang jabatan OPD Pemkot (Sumber : Instagram @Kadarlusman)

DPRD Kota Semarang soroti soal lelang jabatan OPD Pemkot (Sumber : Instagram @Kadarlusman)

INFOSEMARANG.COM-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyuarakan harapan bahwa proses lelang jabatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Hal itu untuk mengisi posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong harus didasarkan pada tingkat kompetensi yang sesuai.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, dalam tanggapannya terhadap rencana Pemerintah Kota untuk melaksanakan lelang jabatan kepala OPD.

Baca Juga: Sstt! Ini Segudang Fungsi Tombol Windows yang Masih Jarang Diketahui, Shortcut Ini Bisa Buka Setting PC Hingga Mengunci Komputer

Ia mengatakan bahwa harapannya adalah agar proses tersebut mempertimbangkan kemampuan dan pendidikan formal, serta pengalaman yang dimiliki oleh calon.

Menurut Kadarlusman, setiap OPD memiliki bidang kerja yang khas yang memerlukan penanganan oleh individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan.

Pilus, sapaan akrab Kadarlusman, juga menegaskan pentingnya mencegah penempatan seseorang pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Baca Juga: VIRAL Gaya Hidup Frugal Living, Apa Itu? Begini Penjelasannya

Dikutip Infosemarang.com dari Antara News, Kadarlusman menyebutkan.

"Kita harus berhati-hati agar tidak salah menempatkan individu. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki keahlian di bidang ekonomi ditempatkan dalam posisi yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Ini bisa menjadi masalah serius," katanya seperti dikutip Infosemarang.com pada Rabu 16 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Pilus menekankan bahwa penempatan kepala OPD harus mengikuti bidang kerja dan semangat individu tersebut dalam upaya membangun Kota Semarang.

Baca Juga: Bocoran Kisi-kisi Tes Intelegensia Umum atau TIU SKD CPNS 2023, Yuk Pelajari

Dalam konteks pengisian jabatan kepala OPD, Pilus juga berharap bahwa peluang pertama diberikan kepada pegawai yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Saat ini, terdapat tujuh posisi kepala OPD yang masih kosong, termasuk kepala Dinas Pekerjaan Umum, kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Perdagangan.

Serta kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Baca Juga: 5 Ide Usaha Fleksibel Minim Modal yang Bisa Dilakukan Sambil Tetap Kerja, Nggak Melulu Harus Jualan Barang!

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita), sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merencanakan lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi kepala OPD yang kosong.

Ita menjelaskan bahwa beberapa pejabat eselon dua telah memasuki masa pensiun, sehingga beberapa posisi kepala OPD saat ini diisi oleh pelaksana tugas.

Ita juga menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim independen untuk mengatur proses lelang jabatan terbuka demi mengisi posisi kepala dinas yang masih kosong.

Baca Juga: Tips Atasi Sakit Kepala saat Hamil, Bumil Wajib Tahu

Ia berharap hasil lelang akan menghasilkan individu yang memiliki kompetensi, loyalitas, integritas, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi kepala OPD secara efektif.

"Kami berharap dapat mengisi posisi tersebut dengan individu yang memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, juga loyalitas, integritas, dan tentu saja jiwa kepemimpinan," tandasnya.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum30 Juli 2026, 17:28 WIB

Jawa Tengah Diruwat, Imbas 5 Bupati Kena OTT KPK

Masyarakat dari Aliansi Rakyat Jawa Tengah Peduli Anti Korupsi, melakukan ruwatan dan doa bersama di halaman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang, Kamis, 30 Juli 2026. 
Ruwatan dan doa bersama di halaman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Umum30 Juli 2026, 16:49 WIB

Eks DPR RI Riyanta Serukan ‘Bersih-bersih’ Indonesia Mulai dari Aparatnya

Anggota DPR RI periode 2021-2024 Riyanta, mengatakan, upaya bersih-bersih Indonesia dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus dimulai dari aparat penegak hukum (APH)-nya.
Mantan anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta, di Kawasan Kota Lama Semarang, belum lama ini. (Dok) (Sumber: )
Umum30 Juli 2026, 08:59 WIB

Penyidikan Kasus Investasi Bodong Banyumas Ungkap Dugaan Korban Didorong Ajukan Kredit Bank

Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan sejumlah pihak, tersangka diduga mendorong sebagian korban untuk terus menambah dana investasi, termasuk dengan mengajukan kredit ke sejumlah bank.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum28 Juli 2026, 16:48 WIB

3 Kali Sidang Perkara Warisan Rumah di Semarang Ditunda, Dinilai tak Adil Bagi Tergugat

Sidang perkara sengketa hak waris atas sebidang rumah di Jalan Pringgading Nomor 70, Kota Semarang, ditunda untuk ketiga kalinya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang, Senin, 27 Juli 2026.
Kuasa hukum salah satu tergugat, Imanuel Alvares. (Foto: Diaz A Abidin) (Sumber: )
Bisnis24 Juli 2026, 06:20 WIB

Aset Tumbuh Capai Rp186 Triliun, Pegadaian Libatkan Kepolisian untuk Pengamanan

Aset PT Pegadaian (Persero) kian bertumbuh mencapai Rp186 triliun, ditambah outstanding loan sebesar Rp155 triliun pada saat ini. Selain itu masih terdapat aset-aset fisik yang dimiliki.
Penandatangan kerja sama antara PT Pegadaian dan Polri, di Hotel Aruss, Kota Semarang, Kamis, 23 Juli 2026. (Dok) (Sumber: )
Umum23 Juli 2026, 12:30 WIB

Fakta Baru Terungkap, Korban Penipuan di Purwokerto Diminta Tutup Mulut Oleh Sang Ratu Investasi Bodong

Dalam memuluskan aksi kejahatannya, tersangka selain memperdaya ternyata juga "mengintimidasi" secara psikis para korbannya.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum09 Juli 2026, 09:07 WIB

Layanan Operasional Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto Berjalan Normal

Bank Mandiri Taspen memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal.
 (Sumber: )
Umum08 Juli 2026, 18:26 WIB

Penipuan Investasi Bodong Purwokerto, OJK Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka

OJK berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum terhadap kasus penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum04 Juli 2026, 09:05 WIB

Bank Mandiri Taspen Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka NHS

Bank Mandiri Taspen menegaskan komitmen bank untuk mendukung proses hukum dalam perkara dugaan penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum03 Juli 2026, 16:56 WIB

Bank Mandiri Perkuat Aksi Kemanusiaan Lewat Program Donor Darah Berkelanjutan

Aksi donor darah ini bentuk komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan berkelanjutan.
 (Sumber: )