Nama MK Jadi Mahkamah Keluarga di Google Maps Disetujui Google, Warganet: Emang Boleh Sekeluarga Itu?

Jeanne Pita W
Kamis 26 Oktober 2023, 10:22 WIB
Nama MK Jadi Mahkamah Keluarga di Google Maps Disetujui Google (Sumber : instagram.com/kamusmahasiswa)

Nama MK Jadi Mahkamah Keluarga di Google Maps Disetujui Google (Sumber : instagram.com/kamusmahasiswa)

INFOSEMARANG.COM -- Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menjadi sorotan usai putusannya terkait aturan pencalonan Capres Cawapres tahun 2024 mendatang.

Putusan MK ini juga terkait dengan batas usia Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Putusan MK ini pun akhirnya dapat meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun dan kini secara resmi menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Baca Juga: SIM Indonesia Bisa Dipakai di Luar Negeri Termasuk di Amerika Serikat, Cek Daftar Negaranya DI SINI

Putusan MK yang dinilai banyak intervensi dan kepentingan politik ini pun akhirnya membuat warganet menyebut institusi tersebut sebagai Mahkamah Keluarga.

Hingga berdasarkan penelusuran di Google Maps, perubahan nama titik lokasi Mahkamah Konstitusi pun menjadi Mahkamah Keluarga pada Selasa (24/10/2023).

Nama Mahkamah Keluarga tersebut diketahui sama dengan Mahkamah Konstitusi yang merupakan kantor pemerintah yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat No 6, RT2 RW3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110.

Meski demikian, melansir dari berbagai sumber, perubahan nama MK di Google Maps tersebut bisa terjadi apabila ada yang melakukan perubahan dan mendapatkan persetujuan dari Google.

Baca Juga: Sering Belibet Saat Bicara? Bisa Jadi Ini Dampak Dari Masa Kecil, Ini Penyebabnya

Sebetulnya, itu tidak mudah, tapi kalau misalnya ada cukup banyak yang mengedit dan mengubah nama, maka bisa saja mendapat persetujuan. Google 'kan mesin, kalau banyak yang me-rename, bisa saja mesin itu merespons dengan langsung mengubah titik tanda,” ungkap Muhammad Endika salah seorang teknisi informatika yang bekerja di salah satu media online.

Berbagai respon dan komentar warganet pun ikut mencuri perhatian atas perubahan nama MK di Google Maps tersebut.

@muhammadnaj_, "Nah gini kan enak, jd rakyat tau fungsi mk yg sesungguhnya cm buat keluarga apalagi dadakan mau pemilu aturan di ubah semaunya , gpp mereka kan Gila Jabatan😭😭😭"

@didi_achmadi, "Ada yg sukses lewat jalur ESEMKA. Ada yg berpotensi sukses lewat jalur EMKA. Keren, bukan?"

Baca Juga: G-Dragon Tersangka Kasus Narkoba, YG Entertainment Tegaskan Tak Lagi Ada Hubungan

@n.dim45, "Sesuai kenyataan mah gpp😂"

@mas.bei_, "Sangat pas dan Cocok itu ide yg cerdas dan kreatif. Harusnya lembaga2 lsin juga di ganti namanya 😁😁"

@asisten.mahasiswa, "Emg boleh se keluarga ituu? :("

Namun perubahan nama Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga ini hanya berlangsung selama satu hari saja.

Baca Juga: Ungkap Akar Konflik Jokowi dan Megawati karena Permintaan Tiga Periode, Begini Profil Adian Napitupulu

Saat ditelusuri kembali hariini (26/10/2023), nama Mahkamah Keluarga itu sudah kembali menjadi Mahkamah Konstitusi. ***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum04 September 2026, 09:44 WIB

Dika Akui Menipu dan Gelapkan Uang Pensiunan: Tiga Saksi Beberkan Kejahatan Terdakwa di PN Purwokerto

Dalam sidang di PN Purwokerto, Nurma Handika Sari alias Dika, mengakui seluruh kesalahan yang didakwakan pada dirinya.
 (Sumber: )
Umum24 Agustus 2026, 15:20 WIB

Dukung Aksi AMPB di DPR RI, Riyanta GJL Sebut RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Mantan anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Jalan Lurus (GJL) mendukung rencana aksi pencapaian pendapat oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI, Kamis 27 Agustus 2026.
Ketum GJL Riyanta beri keterangan di Kawasan Kota Lama Semarang, Ahad, 23 Agustus 2026. (Sumber: )
Semarang Raya24 Agustus 2026, 11:34 WIB

RPK-RI Pastikan Pekerjaan Jalan Bringin dan K3 Berjalan Sesuai Ketentuan

Proyek peningkatan Jalan Batas Kota Salatiga–Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mendapat pemantauan dari LSM RPK-RI.
 (Sumber: )
Umum20 Agustus 2026, 10:52 WIB

OJK Purwokerto Ingatkan Bahaya Investasi Ilegal Berkedok Keuntungan Tinggi

Praktisi hukum Saleh Darmawan mengatakan, korban investasi ilegal masih memiliki peluang untuk mengupayakan pemulihan kerugian melalui proses hukum.
Forum diskusi tentang investasi bodong yang digelar di Purwokerto, belum lama ini.
 (Sumber: )
Bisnis19 Agustus 2026, 12:48 WIB

Tingkatkan Kualitas Layanan, 156 Broker Properti Jateng Jalani Sertifikasi

Arebi Jateng menggelar sertifikasi kompetensi bagi 156 broker properti sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan agen properti.
 (Sumber: )
Umum16 Agustus 2026, 18:36 WIB

Kisah Baby Udon Bikin Penonton Semarang Menangis Tersedu-sedu

Suasana haru mewarnai roadshow film Baby Udon di Citra XXI, Mal Ciputra Semarang, Minggu (16/8/2026). Sejumlah penonton terlihat menangis.
Roadshow Film Baby Udon di Semarang
Gaya Hidup14 Agustus 2026, 17:28 WIB

Kolaborasi ASTON Inn Pandanaran Semarang dan Awak Media Pererat Silaturahmi

Executive Assistant Manager ASTON Inn Pandanaran Semarang, Yuliani Krisharyati mengatakan, semangat kebersamaan semakin terasa melalui berbagai aktivitas interaktif yang dihadirkan dalam rangkaian Media Connect.
Kegiatan Media Connect di lobi hotel tersebut, Kamis, 13 Agustus 2026. (Dok)
Semarang Raya14 Agustus 2026, 17:07 WIB

Media Massa, Kreator Konten, dan khalayak Diharap tak Abai Verifikasi

Dalam forum yang diselenggarakan Jurnalis FC bersama Forum Wartawan Kota (Forwakot) Semarang itu, membahas tema utama terkait persoalan hoaks, konten menyesatkan atau misleading, dan konsekuensi hukum di ruang digital.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Viral Boleh Hoaks Jangan!” di Kota Semarang, Kamis 13 Agustus 2026. (dok)
Semarang Raya13 Agustus 2026, 21:22 WIB

Erik Agus Susanto Terpilih Aklamasi Pimpin DPP Lindu Aji Periode 2026–2031

Kongres III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lindu Aji menetapkan Erik Agus Susanto sebagai Ketua Umum DPP Lindu Aji periode 2026–2031.
 (Sumber: )
Bisnis11 Agustus 2026, 08:35 WIB

MAS Arya Dorong Deteksi Dini Kanker bagi Pekerja Industri Garmen

MAS Arya Indonesia melalui program Aloka fokus pada peningkatan kesadaran dan deteksi dini kanker bagi karyawan industri garmen.
MAS Arya Indonesia melalui program Aloka deteksi dini kanker bagi karyawan industri garmen. 
 (Sumber:  | Foto: Dok.)