Waspada 19 Jenis Pelanggaran Kode Etik dan Displin ASN Tak Netral di Pemilu 2024
ASN yang kedapatan tidak netral pada masa Pemilu 2024 dan Pemilihan akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah, mulai dari pemotongan tunjangan hingga copot jabatan.
INFOSEMARANG.COM - Ada total 19 pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada masa Pemilu 2024. Terdiri dari 7 pelanggaran kode etik darn 12 pelanggaran disiplin.
Masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda tergantung dari jenisnya. Bisa jadi mendapat sanksi moral maupun hukuman sedang hingga berat.
Baca Juga: ASN Tak Netral Bakal Kena Sanksi, Jabatan Terancam Dicopot
7 jenis pelanggaran kode etik
Sanksi moral pernyataan secara tertutup atau terbuka:
- memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan
- sosialisasi/kampanye media sosial online bakal calon
- menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif
- membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan bakal calon
- memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses dan alat peraga terkait parpol
- ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon
- mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon
12 jenis pelanggaran disiplin
Hukuman disiplin sedang
- melakukan pendekatan kepada parpol sebagai bakal calon dan masyarakat sebagai bakal calon
- mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau bakal calon
Hukuman disiplin berat
- memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan
- sosialisasi/kampanye media sosial online bakal calon
- menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif
- membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan bakal calon
- memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses dan alat peraga terkait parpol
- menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau bakal calon sebelum maupun sesudah penetapan peserta pemilu dan pemilihan
- memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk
- membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau bakal calon
Diberhentikan tidak dengan hormat
- menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
Dibahas dan diputus oleh Satgas
- bentuk dugaan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas
***
