Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Surakarta Gantikan Gibran Rakabuming Raka

Sakti Setiawan
Sabtu 20 Juli 2024, 07:31 WIB
PJ Gubernur Jateng  Nana Sudjana melantik Teguh Prakosa menjadi Wali Kota Surakarta. (Sumber:  | Foto: sakti)

PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana melantik Teguh Prakosa menjadi Wali Kota Surakarta. (Sumber: | Foto: sakti)

SEMARANG, INFOSEMARANG.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melantik Teguh Prakosa menjadi Wali Kota Surakarta di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Jumat, 19 Juli 2024 malam.

Teguh menggantikan Wali Kota Surakarta sebelumya yakni Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.

Nana menyampaikan terima kasih atas dedikasi Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021-2024.

Selama periode itu, dikatakan Nana, Gibran telah membawa Kota Surakarta menorehkan banyak prestasi. Di antaranya menjadi Kota Percontohan Anti Korupsi Tahun 2024 sebagai program dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Innovative Government Award (IGA) 2023 kategori Kota Sangat Inovatif.

Torehan lainnya adalah sebagai Peringkat ketiga Penghargaan Kota dengan Kinerja Terbaik Tingkat Kota Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, serta Adipura 2023 kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

"Banyak juga pembangunan yang telah dilakukan selama Mas Gibran menjabat, seperti Masjid Syeikh Zayed, Taman Balekambang, dan lainnya,” kata Nana usai acara pelantikan.

Selain itu, Nana juga mengapresiasi kinerja Pemkot Surakarta. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di kota tersebut pada 2023 mencapai 5,57%. Kemudian angka kemiskinan pada 2023 sebesar 8,44%, lebih rendah dari angka Jawa Tengah yang pada Maret 2024 sebesar 10,47%.

"Pertumbuhan ekonomi di Surakarta ini kompetitif. Ini pekerjaan rumah (PR) bagi kami untuk meningkatkan perekonomian di kabupaten/kota lainnya," jelas Nana.

Nana juga mencatat, tingkat kemiskinan ekstrem Kota Surakarta sebesar 0,14%. Demikian pula prevalensi stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 sebesar 16%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada 2023 sebesar 4,58%.

"Kemiskinan ini tanggung jawab kita bersama. Ini tantangan bagi pejabat baru. Saya berharap Wali Kota yang baru dapat mengemban tugas dengan baik dan mampu mempertahankan reputasi dari Wali Kota sebelumnya," katanya.

Menurut Nana, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa adalah tingkat Inflasi Kota Surakarta pada 2023 yang mencapai 3,2%. Angka ini lebih besar dari Jateng (2,89%). Juga Rasio Gini Kota Surakarta sebesar 0,383 yang lebih tinggi dari Jawa Tengah (0,369).

Kemudian peningkatan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dengan terus berinovasi. Juga upaya mengintervensi persoalan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mitigasi bencana, serta pengembangan sektor unggulan Kota Surakarta sebagai sentra budaya dan teknologi di Indonesia.

"Saya harap Bapak Teguh dapat menaruh perhatian lebih untuk hal itu. Juga bagaimana dalam kesiapan menghadapi Pilkada. Lakukan pendidikan politik kepada masyarakat," pesan Nana. ***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 19:34 WIB

Bank Mandiri Taspen Pastikan Layanan di Cabang Purwokerto Tetap Normal di Tengah Kasus Penipuan

Bank Mandiri Taspen memastikan operasional Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal meski menerima kunjungan sejumlah nasabah yang ingin memperoleh penjelasan terkait perkembangan kasus penipuan yang mereka alami.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 18:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura bagian Barat.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )