Menteri AHY Sikat Mafia Tanah Grobogan dan Semarang, Berpotensi Rugikan Negara Rp3,417 Triliun

Sakti Setiawan
Senin 15 Juli 2024, 16:20 WIB

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat jumpa pers di Mapold Jateng.
 (Sumber:  | Foto: sakti)

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat jumpa pers di Mapold Jateng. (Sumber: | Foto: sakti)

SEMARANG, INFOSEMARANG.COM- Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan program sertipikat tanah elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Jumat 12 Juli 2024. Peresmian secara simbolis ini merupakan implementasi sertifikasi tanah elektronik di 29 Kantor pertanahan se-Provinsi Jateng.

Menteri ATR BPN mengemukakan dengan peresmian implementasi sertifikat tanah elektronik di 29 Kantor pertanahan ini menjadikan seluruh kantor petanahan di Jateng menerapkan sertifikat tanah elektronik atau e-sertifikat. Saat ini, sudah ada 6 kantor pertanahan di Jateng yang sudah mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik.

"Kami ingin menjadikan pelayanan pertanahan di Jateng semakin baik," jelas AHY.

Menurutnya lewat digitalisasi, pelayanan pertanahan akan semakin cepat, efisiensi dan transparan. Hal demikian mencegah terjadinya praktik-praktik tidak baik dan merugikan masyarakat maupun negara.

Ia juga menuturkan mengenai keamanan data di Kementerian ATR BPN, terkait sertipikat tanah elektronik. Hal tersebut lantaran beberapa waktu lalu Pusat Data Nasional (PDN) diretas oleh hacker.

Meski demikian, AHY menegaskan serangan cyber ke PDN tidak berdampak pada data di Kementerian ATR BPN karena data yang ada belum terintegrasi ke PDN.

"Kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi kami. Karena semua sistem yang sifatnya digital memiliki kerentanan dari serangan cyber," ujar AHY.

Guna mengantisipasi serangan cyber, ia mengatakan Kementerian ATR BPN akan meningkatkan keamanan cyber. Langkah memperkuat sistem juga terus dilakukan. Selain itu evaluasi dan update sistem menjadi hal wajib.

"Karena kejahatan dunia maya terus berkembang jadi back up data secara berkala akan terus kami lakukan," tuturnya.

Ditambahkannya, target Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) secara nasional hingga akhir 2024 mencapai 126 juta bidang tanah. Hal tersebut juga telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo agar Kementerian ATR BPN mencapai target dan tuntas pada 2025.

Meskipun dalam perjalannya ada penambahan, namun AHY optimistis bisa menuntaskan target yang sudah ditentukan sejak 2017 silam.

Hingga kini target tersebut sudah mencapai 114 juta bidang tanah atau 90 persen lebih dari yang ditargetkan. "Tiga bulan kedepan kami harap bisa merampungkan target tersebut. Kami terus kejar hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo sembari mempersiapkan landasan baru yang kokoh untuk kepemimpinan Presiden yang baru," terang AHY. ***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 15:26 WIB

Cegah Inflasi Imbas Kenaikan BBM, Waka DPRD Jateng Minta Pemda Lakukan Intervensi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipatif untuk mencegah laju inflasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 15:17 WIB

Mohammad Saleh Apresiasi Langkah Pemprov Jateng Realokasikan Rp200 Miliar untuk Percepat Perbaikan Jalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merealokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar pada tahun 2026 untuk mempercepat perbaikan jalan provinsi.
 (Sumber: )