Kota Semarang Terbaik se-Indonesia di Bidang Penyelenggaraan Transportasi

Sakti Setiawan
Sabtu 07 September 2024, 21:36 WIB
Kota Semarang meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan. (Sumber:  | Foto: Dok)

Kota Semarang meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan. (Sumber: | Foto: Dok)

SEMARANG, INFOSEMARANG.COM - Kota Semarang kembali menuai prestasi tingkat nasional. Kali ini ibu kota Provinsi Jawa Tengah berhasil menyabet Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kategori Kota Raya terbaik se-Indonesia, mengalahkan kota-kota besar, seperti Kota Surabaya, Kota Depok, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, dan Kota Bandung.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan diterima oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Mukhamad Khadik mewakili Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu pada acara Hub Space 2024, Sabtu 7 September 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Alhamdulillah, Kota Semarang meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha atas penyelenggaraan transportasi perkotaan. Kota Semarang menjadi yang terbaik se-Indonesia untuk kategori kota raya. Tentu penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi Pemerintah dan seluruh warga masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas transportasi di Kota Semarang," ujar wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Penghargaan WTN merupakan bentuk apresiasi dari Presiden Republik Indonesia untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan sehingga tercipta

sistem transportasi perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan

Penilaian tersebut melingkupi beberapa kategori yaitu Lalu Lintas, Angkutan, Sarana Transportasi Darat, Prasarana Transportasi Darat, dan Bidang Umum.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang sudah berkontribusi memajukan bidang transportasi di Kota Semarang. Terima kasih untuk teman-teman di Satlantas Polrestabes, Dinas Perhubungan, BRT atau Trans Semarang, dan dinas-dinas lainnya, juga warga masyarakat pengguna setia BRT atas kritik dan masukannya selama ini," kata Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

Menurutnya kritik dan masukan dari masyarakat tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja di bidang transportasi.

Saat ini Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum demi menunjang mobilitas masyarakat. Kota Semarang juga telah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai kota kedua di Indonesia yang akan memiliki moda transportasi publik Autonomous Rail Rapid Transit (ART) setelah IKN.

Transportasi ART mirip seperti tram (trem) tapi menggunakan roda karet dan digerakkan dengan tenaga listrik. Kajian dengan PT KAI terkait implementasi ATR juga telah dilakukan beberapa waktu yang lalu.

"Mudah-mudahan semua lancar sehingga masyarakat Kota Semarang memiliki akses transportasi umum yang lebih bervariasi. Tentunya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Tags :
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 19:34 WIB

Bank Mandiri Taspen Pastikan Layanan di Cabang Purwokerto Tetap Normal di Tengah Kasus Penipuan

Bank Mandiri Taspen memastikan operasional Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal meski menerima kunjungan sejumlah nasabah yang ingin memperoleh penjelasan terkait perkembangan kasus penipuan yang mereka alami.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 18:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura bagian Barat.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )