INFOSEMARANG.COM -- Pemerintah Kota Semarang bakal bekerjasama dengan petani untuk mengelola lahan aset pemerintah yang nganggur.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan rencana ini bisa dimulai pada tahun depan 2024, usai proses inventarisasi lahan selesai.
"Inventarisasi sedang berlangsung. Harapannya, selesai pada Desember ini agar kerja sama untuk ketahanan pangan dapat dilakukan pada Januari-Februari 2024," ujar Mbak Ita, pada acara Peluncuran Sertifikat Elektronik dan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balai Kota Semarang, Senin, 4 Desember 2023.
Pemerintah Kota Semarang berencana memanfaatkan lahan tidur, seperti tanah bengkok, untuk ditanami berbagai tanaman pangan guna memperkuat ketahanan pangan.
Proses inventarisasi aset Pemkot Semarang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang dan diharapkan segera rampung.
"Kami sedang melakukan inventarisasi oleh BPKAD terhadap tanah-tanah yang selama ini disewakan. Namun, biaya sewa masih terlalu tinggi bagi para petani," ungkapnya.
Oleh karena itu, Ita mengusulkan solusi dengan mengubah mekanisme sewa lahan menjadi bagi hasil, dimulai dengan pemindahan pengelolaan aset ke Dinas Pertanian Kota Semarang.
"Kami alihkan ke Dinas Pertanian. Rencananya, modelnya adalah bagi hasil," tambahnya.
Sebelumnya, Ita mencatat bahwa banyak lahan bengkok di kelurahan dan kecamatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun berdekatan dengan area persawahan.
Meskipun para petani di sekitar berminat menggarap lahan bengkok tersebut, namun sistem sewa yang mahal menjadi kendala utama.
Sealin itu, saat lahan hendak disewakan, banyak yang tidak tertarik karena lokasinya tidak strategis, misalnya di dalam atau di pinggir sungai.
Dengan kerja sama ini, Ita berharap lahan-lahan bengkok tersebut dapat menjadi sumber pangan untuk Kota Semarang, terutama saat terjadi kenaikan harga komoditas pangan.***
