SEMARANG-Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah menegaskan bahwa organisasi tidak pernah menginstruksikan kadernya untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait polemik yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, DR H M Shidqon Prabowo SH MH, mengatakan seluruh struktur Ansor di daerah wajib menjaga disiplin organisasi serta mengikuti arahan pimpinan pusat.
“PW GP Ansor Jawa Tengah tetap tegak lurus terhadap kebijakan dan arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor. Hingga saat ini tidak ada instruksi organisasi untuk melakukan mobilisasi massa ataupun aksi demonstrasi terkait persoalan yang sedang berkembang,” ujar Gus Shidqon, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam menghadapi persoalan hukum yang melibatkan kader, organisasi memiliki mekanisme yang jelas. Pimpinan pusat telah memberikan mandat kepada Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor untuk melakukan pendampingan hukum secara langsung.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk memastikan setiap kader mendapatkan pendampingan hukum secara proporsional sekaligus tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
“Pendampingan terhadap Gus Yaqut sepenuhnya ditangani oleh LBH PP GP Ansor secara profesional sesuai koridor hukum,” jelasnya.
Namun, Gus Shidqon mengakui bahwa secara moral dan emosional para kader Ansor tentu memiliki rasa solidaritas terhadap sesama kader yang sedang menghadapi ujian. Tapi dukungan tersebut harus tetap disampaikan dalam koridor organisasi serta tidak bertentangan dengan kebijakan pimpinan.
“Kami sebagai sesama kader tentu memberikan dukungan moral agar Gus Yaqut tetap kuat, sabar, dan menjalani proses hukum dengan baik. Namun secara organisasi, kami tetap mengedepankan sikap bijak dan mengikuti arahan pimpinan pusat,” katanya.
Gus Shidqon juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Ansor dan Banser di depan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu bukan agenda resmi organisasi.
Menurutnya, apabila terdapat individu yang hadir dalam aksi tersebut dengan membawa atribut atau nama organisasi, hal tersebut merupakan inisiatif pribadi dan tidak mewakili sikap resmi GP Ansor.
“Jika ada pihak yang membawa nama Ansor atau Banser dalam aksi tersebut, itu merupakan tindakan personal dan tidak mewakili sikap resmi organisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris PW GP Ansor Jawa Tengah, H Husein Ahmadi, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan PC GP Ansor se-Jawa Tengah dan menginstruksikan seluruh struktur organisasi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga marwah organisasi serta menghormati proses hukum secara objektif dan transparan. “Kita jaga Marwah organisasi dan hormati proses hukum yang berjalan,” tegasnya.***
