Waduh! Erick Thohir Sebut 70 Persen Dana Pensiun Diduga Dikorupsi, Alasan Sulitnya Pencairan di Taspen?

Elsa Krismawati
Jumat 06 Oktober 2023, 16:56 WIB
Erick Thohir duga 70 persen dana pensiun BUMN bermasalah (Sumber : Instagram @erickthohir)

Erick Thohir duga 70 persen dana pensiun BUMN bermasalah (Sumber : Instagram @erickthohir)

INFOSEMARANG.COM - Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkap hasil audit BPKP, negara alami kerugian akibat adanya dugaan korupsi dana pensiun.

Erick Thohir menduga kerugian negara lebih dari Rp300 Miliar.

Pasalnya audit tersebut belum dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga: Tega! Ronald Tannur Lindas Tubuh DSA Pakai Mobil Sampai Tewas, Ternyata Baru Lima Bulan Pacaran

"Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan, artinya angka ini bisa lebih besar lagi," ujar Erick saat konferensi pers di gedung Kejagung, Selasa (3/10/2023).

Ketum PSSI itu juga menduga, penyelewengan dana pensiun sebesar 70 persen ada di tubuh empat perusahaan BUMN.

Di antaranya PT Inhutani, Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, Holding BUMN Pangan, dan PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I.

Baca Juga: Syarat Otentikasi Aplikasi Taspen Dinilai Tak Sebanding dengan Nominal Dana Pensiun Diterima: Tolong Jangan Dipersulit!

Dari hasil audit BPKP, dari 48 dana pensiun, diketahui 34 di antaranya atau sekitar 70 persen berada dalam kondisi tidak sehat.

Atas temuan tersebut Erick juga mengungkap rasa sedih dan kecewanya.

"Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab,"

Sementara itu, hasil pantauan infosemarang.com di akun instagram @taspen, banyak penerima dana pensiun yang alami kesulitan pencairan.

Baca Juga: Curhat Terakhir Dini Sera Afrianti Sebelum Tewas di Tangan Pacar, Publik Sebut Firasat

Imbasnya, para penerima gaji pensiun berprasangka, kesulitan yang dihadapi mereka saat ini ada kaitan dengan dugaan kasus korupsi tersebut.

"Ternyata 70 persen dana pensiun ada dugaan korupsi, jadi ini alasan kenapa setiap kali otentikasi gagal terus, " tulis @perm***

"Ini mau sampe kapan auditnya, yang di atas sih enak gajinya gede-gede, lah yang dibawah gimana?" tulis @elin***

Baca Juga: Bikin Pusing, Ternyata Ini Alasan Otentikasi Taspen Gagal Terus

Selain diduga ada kaitannya dengan kasus korupsi dana pensiun, kesulitan lain dialami pengguna sebab harus gunakan smartphone berbasis Android 9 dan seterusnya.

Sementara, banyak dari pengguna aplikasi Taspen tidak mampu memperbarui smartphone akibat keterbatasan dana.

"Uang pensiunan cuma sejuta suruh beli hp android versi terbaru demi otentikasi, yang bener aja?" tulis @rusm***.

Baca Juga: Tak Terima Komplen Klaim Online Dana Pensiun Bermasalah, PT Taspen Pilih Batasi Kolom Komentar di Instagram

Sementara itu, Erick Thohir mengungkap dirinya akan memastikan langkah hukum atas dugaan tindak pidana korupsi dana pensiun BUMN.***

 

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum16 Maret 2026, 16:54 WIB

PW GP Ansor Jateng Tegaskan Tak Ada Instruksi Aksi di KPK

Gus Shidqon menegaskan aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Ansor dan Banser di depan KPK bukan agenda resmi organisasi.
 (Sumber: )
Umum16 Maret 2026, 15:29 WIB

Mudik Gratis Pemprov Jateng 2026 Kembali Digelar, Ribuan Pemudik Dapat Dukungan Bejo Jahe Merah

, Bejo Jahe Merah untuk kelima kalinya turut berpartisipasi dalam program Mudik Gratis Jawa Tengah.
Ribuan Pemudik Dapat Dukungan Bejo Jahe Merah. (Sumber:  | Foto: dok.)
Bisnis16 Maret 2026, 15:18 WIB

Lonjakan Kebutuhan Energi Saat Lebaran, Pertamina Tambah Distribusi LPG 3 Kg di Jateng–DIY

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) menambah pasokan LPG 3 kilogram di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Stok LPG 3Kg di Jateng. (Sumber:  | Foto: dok.)
Umum16 Maret 2026, 15:09 WIB

BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 di Jateng Mulai Mei, Puncaknya Agustus

(BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprediksi musim kemarau 2026 di wilayah Jawa Tengah umumnya akan mulai berlangsung pada Mei 2026.
Prediksi kemarau di Jateng. (Sumber:  | Foto: dok BMKG.)
Semarang Raya14 Maret 2026, 20:42 WIB

Hiburan Ramadan dan Libur Lebaran, Atraksi Flying Trapeze Internasional Tampil di The Park Semarang

Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 29 Maret 2026 di area atrium mal the park semarang.
sirkus di The Park Semarang. (Sumber:  | Foto: dok.)
Bisnis11 Maret 2026, 13:53 WIB

Transaksi Digital Melesat, Laba Bersih Bank Mandiri Tumbuh 16,7 Persen Jadi Rp8,9 Triliun

Peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan semakin aktifnya transaksi nasabah di berbagai kanal layanan Bank Mandiri, khususnya melalui platform digital.
Bank Mandiri. (Sumber: )
Umum05 Maret 2026, 11:00 WIB

AXA Mandiri Buka Puasa Bersama Anak Yatim serta Berbagi Ilmu Literasi Keuangan dan Perlengkapan Sekolah

AXA Mandiri berbagi berkah di bulan ramadan dengan membagikan 100 paket perlengkapan sekolah dan paket sembako untuk anak-anak yatim dari Panti Asuhan Nurul Iman dan Yapensos.
AXA Mandiri dalam momen buka puasa bersama para anak-anak yatim di kantor pusat AXA Mandiri, Jakarta.

 (Sumber:  | Foto: dok.)
Semarang Raya03 Maret 2026, 13:39 WIB

SR Group Gelar Drone Show Spektakuler di Semarang, Tegaskan Komitmen Inklusivitas

Queen City Mall menghadirkan drone show pertama di Semarang dan Jawa Tengah pada 17 Februari 2026.
Queen City Mall menghadirkan drone show pertama di Semarang. (Sumber:  | Foto: dok.)
Umum24 Februari 2026, 12:14 WIB

Musim Tanam di Depan Mata, Petani Tembakau Khawatir Regulasi Bunuh Keberlanjutan

Petani berharap pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap keberlanjutan usaha tani tembakau, terutama menjelang musim tanam yang akan segera dimulai.
Petani Tembakau. (Sumber:  | Foto: dok.)
Umum24 Februari 2026, 12:10 WIB

Perusahaan Nekat Telat Bayar THR 2026? Siap-Siap Kena Denda 5 Persen dan Sanksi Usaha!

THR Idul Fitri 1447 H wajib cair H-7. Perusahaan yang menunda atau mencicil terancam denda 5 persen dan sanksi administratif.
Perusahaan yang menunda atau mencicil terancam denda 5 persen dan sanksi administratif (Sumber: ChatGpt | Foto: illustrasi)