Geger Ganjar Pranowo Tidak Didukung Senior dan Kader PDIP di Pilpres 2024?

Andika Bahrudin
Sabtu 26 Agustus 2023, 15:22 WIB
Ganjar Pranowo, calon presiden di Pemilu 2024 dari PDIPD dikabarkan tidak didukung senior dan kader partai tersebut. (Sumber : instagram @ganjar_pranowo)

Ganjar Pranowo, calon presiden di Pemilu 2024 dari PDIPD dikabarkan tidak didukung senior dan kader partai tersebut. (Sumber : instagram @ganjar_pranowo)

INFOSEMARANG.COM -- Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Hingga kini, ada 3 nama calon presiden atau capres Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.

Terdapat beberapa tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan sejak tahun 2023, antara lain:

  1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024)
  2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022-21 Juni 2023)
  3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022-13 Desember 2022)
  4. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022)
  5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023)
  6. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 November 2023)
  7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023-25 November 2023)
  8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023)
  9. Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024)
  10. Di sisi lain, seperti pada beberapa Pemilu sebelumnya, banyak hoaks tentang calon presiden.

Selain itu, dinamika politik masih terjadi hingga kini, salah satunya yakni kader PDIP Perjuangan Budiman Sudjatmiko yang belakangan ini mengaku mendukung Prabowo Subianto dan akhirnya dipecat oleh PDIP.

Baca Juga: Mbak Ita Tempel Stiker Capres Ganjar Pranowo di Rumah Warga, Ikut Keliling Banyumanik

Di sisi lain, beredar kabar bahwa senior dan kader PDIP tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Kabar tersebut diunggah oleh channel YouTube GARUDA POLITIK pada 21 Agustus 2023.

Dalam video yang diunggahnya, diberikan judul yang mengklaim bahwa senior dan kader partai politik PDIP tidak mendukung Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Bacapres PDIP Berikan Respon Santai Koalisi KKIR Dukung Prabowo Capres Pemilu 2024, Ganjar Pranowo: Biasa Saja

Namun, setelah dilakukan penelusuran, seperti yang dikutip dari Turnbackhoax.id judul dalam video tersebut berbeda dengan isi dan narasi video.

Nyatanya, isi video tersebut menjelaskan tentang pertemuan Budiman Sudjatmiko dengan Prabowo Subianto yang terjadi pada 18 Juli 2023 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan Budiman tentang Prabowo, mulai dari memuji Prabowo sebagai sosok nasionalis serta pemikir yang hebat.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Mundur dari PDIP Demi Menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024? Cek Faktanya!

Dengan demikian, kabar tentang senior dan kader PDIP tidak mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 adalah konten yang dimanipulasi.

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 19:34 WIB

Bank Mandiri Taspen Pastikan Layanan di Cabang Purwokerto Tetap Normal di Tengah Kasus Penipuan

Bank Mandiri Taspen memastikan operasional Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal meski menerima kunjungan sejumlah nasabah yang ingin memperoleh penjelasan terkait perkembangan kasus penipuan yang mereka alami.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 18:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura bagian Barat.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )