Pemprov Jateng Hadirkan Program Si-Manis Mart Untuk Menjaga Laju Inflasi

Sakti Setiawan
Kamis 20 Juni 2024, 16:07 WIB
Kios Si-Manis Mart di Pasar Bulu, Kota Semarang,  (Sumber:  | Foto: sakti)

Kios Si-Manis Mart di Pasar Bulu, Kota Semarang, (Sumber: | Foto: sakti)

SEMARANG, INFOSEMARANG.COM- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berinovasi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan laju inflasi di wilayahnya. Salah satunya melalui program Sinergi Inflasi Makin Harmonis (Si-Manis) Mart yang dibuka di Pasar Bulu, Kota Semarang.

Program ini adalah bentuk kolaborasi Pemprov Jateng, Pemkot Semarang serta instansi terkait pengendalian inflasi. Di antaranya Satgas Pangan, BUMD, BI, Bulog, dan BPS.

"Ini upaya untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas harga di pasar," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana usai meninjau kios Si-Manis Mart di Pasar Bulu, Kota Semarang, Kamis, 20 Juni 2024.

Nana menjelaskan, gagasan program ini muncul berdasarkan sejumlah program yang sudah ada sebelumnya seperti gerakan pasar murah (GPM), operasi pasar, sampai intervensi pangan murah.

"Si-Manis Mart ini akan menjadi program jangka panjang dan menjadi pilot project. Pertama kami buka di Pasar Bulu, berikutnya akan dibuka di Pasar Karangayu," jelasnya.

Nana berharap, inovasi tersebut dapat segera diimplementasikan di delapan daerah lain yang indeks harga konsumennya (IHK) tinggi. Ia akan bekerjasama dengan kabupaten/kota lain untuk mewujudkan program serupa.

Dikatakan Nana, tujuan program ini untuk menjaga inflasi dan stabilitas harga. Selain itu, memberi pengaruh psikologis kepada para pedagang lain. Terutama dalam menerapkan harga pangan sesuai harga acuan pemerintah (HAP).

Tak hanya itu, Nana menambahkan, Si-Manis Mart juga memotong rantai distribusi dari produsen ke konsumen. Selain itu, juga untuk menjaga ketersediaan stok barang.

Sebagai informasi, harga bahan pokok yang dijual di Si-Manis Mart per 20 Juni 2024 antara lain beras SPHP seharga Rp59.000, beras ceva Rp75.000, minyak goreng Rp14.000, gula pasir Rp17.000, telur ayam Rp25.000, bawang merah Rp38.900, bawang putih Rp38.900, cabai rawit Rp35.900, dan cabai keriting Rp55.000.

"Untuk pembelian kami batasi. Misal seorang beli beras maksimal 10 kg, cabai, bawang, dan telur dibatasi 2 kg. Kami tidak cari keuntungan dan hanya menjaga stabilitas harga. Makanya waktunya juga kami batasi, kalau harga sudah stabil kita evalusi lagi," kata Nana.

Diketahui bahwa laju inflasi seringkali dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan dan stok pangan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng selama ini sudah optimal untuk menekan laju inflasi.

Hasilnya belum lama ini TPID Jateng menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan laju inflasi di Jateng saat ini sebesar 2,66 persen atau di bawah rata-rata nasional sebesar 2,84 persen.

"Inilah pentingnya kolaborasi dalam menekan inflasi,” tandas Nana.

Seorang pembeli, Riris mengaku, sudah sering membeli di kios Si-Manis Mart karena harganya lebih murah dari yang lain. Biasanya ia belanja beras, telur, dan gula.

"Beli di sini karena murah. Harga gula kalau di luar Rp18.000 ribu, di sini Rp16.000," ujar warga Kota Semarang ini. ***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 19:34 WIB

Bank Mandiri Taspen Pastikan Layanan di Cabang Purwokerto Tetap Normal di Tengah Kasus Penipuan

Bank Mandiri Taspen memastikan operasional Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal meski menerima kunjungan sejumlah nasabah yang ingin memperoleh penjelasan terkait perkembangan kasus penipuan yang mereka alami.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 18:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura bagian Barat.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )