Acara di UMS Solo, Anies-Muhaimin: Desentralisasi Kunci untuk Meningkatkan Pembangunan di Indonesia

Elsa Krismawati
Kamis 23 November 2023, 13:59 WIB
pasangan AMIN resmi jadi yang pertama daftar di KPU (Sumber : instagram @aniesbaswedan)

pasangan AMIN resmi jadi yang pertama daftar di KPU (Sumber : instagram @aniesbaswedan)

INFOSEMARANG.COM- Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), menekankan pentingnya desentralisasi sebagai kunci untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Terbuka Capres – Cawapres oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS Solo) pada Rabu (22/11/2023).

Panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, R. Siti Zuhro, memberikan pandangannya bahwa desentralisasi yang efektif harus merambah hingga ke tingkat desa agar Indeks Kemandirian Desa bisa meningkat.

Baca Juga: Beredar Video Mahasiwa Ngampus Terabas Banjir di Terowongan Karang Ingas: Menyebrangi Samudera Hindia Sek

Siti menyoroti data Kementerian Desa yang menunjukkan bahwa dari 75.000 desa yang sudah mandiri, kurang dari 5% di antaranya mencapai target tersebut.

Anies dan Muhaimin dihadapkan pada pertanyaan terkait pembangunan ibu kota baru.

Siti menekankan bahwa desentralisasi berdampak pada pembangunan ibu kota baru.

Baca Juga: Cooling System Polda Jawa Tengah Mendeklarasikan Pemilu Damai Bersama 350 Kalangan Masyarakat

"Kami tidak akan membangun ibu kota baru dengan alasan pemerataan. Langkah yang tepat adalah membesarkan semua kota yang ada di Indonesia, bukan membangun satu kota di tengah-tengah hutan." kata Anies seperti dikutip Infosemarang.com dari Antara pad a23 November 2023.

Visi pasangan Anies-Muhaimin adalah "Meluruskan Paradigma untuk Menghadirkan Satu Kemakmuran."

Anies Baswedan menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil termasuk mengubah pendekatan sektoral menjadi pendekatan kawasan, menggantikan fokus pertumbuhan pemerintah dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Baca Juga: CPNS 2023: Ada 4 Instansi sudah Rilis Hasil Tes SKD, Cek Link Pengumumannya

Pendekatan "top down" juga digantikan oleh kolaborasi dan gotong royong.

Anies menyoroti kesenjangan dalam Indeks Pembangunan Manusia antar kawasan, dengan Sumatra dan Jawa meningkat secara signifikan dibandingkan dengan pulau lain seperti Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Anies mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat menjadi risiko terbesar bagi persatuan Indonesia.

Dia mencatat bahwa peristiwa Balkanisasi di tahun 1990-an terjadi akibat disparitas ekonomi yang dibiarkan terus berlanjut.

Baca Juga: Tertangkap Kamera, Mobil Plat Merah Angkut Baliho Pasangan Capres Cawapres Ganjar-Mahfud MD

"Pemenuhan rasa keadilan dalam pembangunan adalah PR terbesar Indonesia agar tetap utuh," kata Anies.

Pasangan ini berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan sebagai langkah krusial untuk memastikan kesatuan dan persatuan Indonesia.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 19:34 WIB

Bank Mandiri Taspen Pastikan Layanan di Cabang Purwokerto Tetap Normal di Tengah Kasus Penipuan

Bank Mandiri Taspen memastikan operasional Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal meski menerima kunjungan sejumlah nasabah yang ingin memperoleh penjelasan terkait perkembangan kasus penipuan yang mereka alami.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 18:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura bagian Barat.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )