Jabatan Sekda Kota Semarang Memasuki Lima Tahun, DPRD: Bisa Dimutasi

Sakti Setiawan
Kamis 13 Juni 2024, 16:57 WIB
Anggota DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo.
 (Sumber:  | Foto: sakti)

Anggota DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo. (Sumber: | Foto: sakti)

SEMARANG, INFOSEMARANG.COM- Anggota DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menyebut Iswar Aminuddin yang kini menduduki Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang dapat saja dimutasi ke jabatan eselon 2 setelah masa jabatannya sebagai sekretaris daerah genap lima tahun.

Anang mengatakan, pengalaman sebelumnya pada 2018 silam, Adi Tri Hananto yang menjabat Sekda Kota Semarang kemudian ditempatkan menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang.

Mutasi dilakukan oleh Wali Kota Semarang saat itu, Hendrar Prihadi atau yang biasa disapa Hendi lantaran Adi Tri Hananto juga sudah lima tahun menjabat.

Adi mengganti posisi Mardiyanto yang dipindah menjadi Staf Ahli Wali Kota Semarang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Memungkinkan dimutasi, kayak Sekda Adi Tri Hananto kala itu. Pemerintah dalam hal ini wali kota saat itu Mas Hendi melakukan evaluasi, akhirnya dipindah menjadi Kepala Disdukcapil. Artinya bisa juga ditempatkan di jabatan eselon 2 yang lain," katanya di Semarang, Kamis 13 Juni 2024.

Anang menyebut, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu bisa saja melakukan mutasi jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang diemban Iswar Aminuddin lantaran sudah memasuki lima tahun.

Namun, dia menyebut perpanjangan atau penggantian JPT harus melalui mekanisme yang berlaku. Seperti halnya melakukan permohonan evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri PAN-RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

"User atau pengguna dalam hal ini wali kota harus dilakukan semacam asesmen, dari asesmen muncul rekomendasi layak atau tidak untuk melanjutkan jabatan yang diemban sebelumnya," ujarnya.

Termasuk dalam memutuskan memperpanjang atau tidaknya, wali kota bisa melakukan konsultasi dengan pimpinan DPRD Kota Semarang.

Namun, menurutnya konsultasi dan komunikasi itu sifatnya sebagai mitra kerja, tidak sampai pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan.

"Dari kinerjanya saya pikir Sekda yang sekarang ini lumayan-lah," kata Politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Muhammad Afif mengingatkan jabatan strategis Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin akan memasuki lima tahun akhir Juli 2024.

"Dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja dan kesesuaian, kompetensi, dan kebutuhan instansi yang telah dapat persetujuan dinas kepegawaian dan berkoordinasi dengan KSN," kata Afif, Rabu (12/6).

Jabatan Iswar akan genap lima tahun pada 1 Agustus 2024 setelah diangkat pada 1 Agustus 2019 silam. Iswar akan mengakhiri jabatan pimpinan tinggi (JPT) tersebut pada 31 Juli 2024.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono Joko Hartono menyebut, tiap lima tahun pula dilakukan evaluasi sebagai mekanisme untuk perpanjangan atau penghentian jabatan strategis itu.

Dia menyebut sesuai Peraturan Menpan (Permenpan)-RB No 15 Tahun 2019, maka wajib dilakukan evaluasi terhadap kinerja, kompetensi, dan kebutuhan instansi.

"Evaluasi ini amanah regulasi, bukan atas keinginan apa pun dan perintah siapa pun. Insya-Allah, kami akan persiapkan proses itu sesuai regulasi yang ada," kata Joko, di Balai Kota Semarang, Rabu 12 Juni 2024.

Ketentuan tersebut juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) disebutkan, jabatan pimpinan tinggi diikuti paling lama lima tahun.

"Dalam JPT ada kepala dinas dan sekda. Itu rutin kami lakukan evaluasi. Bahkan, beberapa bulan lalu, kami lakukan evaluasi kepala dinas," ujarnya.

Proses evaluasi itu akan dimulai dengan mengajukan perizinan kepada Mendagri, Menpan RB. Termasuk koordinasi dengan KASN. Rekomendasi yang turun akan dijadikan bahan evaluasi.

Dia memastikan, tidak akan ada kekosongan jabatan sekda agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.

"Harapannya, sebelum Agustus, evaluasi sudah selesai. Kalau kepala dinas lain masih ada waktu karena baru dievaluasi tiga bulan lalu," katanya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Inspektur Kota Semarang, Sumardi menambahkan, sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 pasal 133 disebutkan, JPT dapat diikuti paling lama lima tahun.

Namun, secara operasional, dijabarkan dalam Permenpan RB 15/2017 bahwa evaluasi sudah bisa dilakukan ketika masa jabatan empat tahun sembilan bulan.

Evaluasi dilakukan melalui tim beranggotakan tiga orang. Dua dari dalam atau internal Pemerintah Kota (Pemkot) dan satu dari luar atau eksternal.

Hasil evaluasi itu akan menentukan perpanjangan atau tidak diperpanjang. Nantinya, Wali Kota Semarang yang menentukan berkoordinasi dengan KASN dan mendapat persetujuan dari Mendagri.

"Ini hal biasa. Kepala OPD lain juga dievaluasi. Proses evaluasi tidak diatur secara khusus berapa lama," ujarnya.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Semarang Raya15 Juli 2024, 16:36 WIB

Fasilitasi Pelaku Kesenian, Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo di TBRS Bakal Direnovasi

Gedung Kesenian Ki Narto Sabdo yang berada di Kawasan Taman Batu Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang bakal direnovasi.
Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-87 Wayang Orang Ngesti Pandowo Semarang di TBRS
 (Sumber:  | Foto: sakti)
Umum15 Juli 2024, 16:20 WIB

Menteri AHY Sikat Mafia Tanah Grobogan dan Semarang, Berpotensi Rugikan Negara Rp3,417 Triliun

Para mafia tanah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat jumpa pers di Mapold Jateng.
 (Sumber:  | Foto: sakti)
Pendidikan15 Juli 2024, 14:38 WIB

Permasalahan Piagam PPDB di Kota Semarang, Pemkot Bakal Komunikasi dengan Pemprov Jateng

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu melakukan audiensi dengan orang tua murid terkait permasalahan penganuliran piagam dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Audiensi dengan orang tua murid terkait permasalahan PPBD tingkat SMA. (Sumber:  | Foto: sakti)
Pendidikan14 Juli 2024, 14:29 WIB

Diversifikasi Olahan Limbah Kulit Durian Jadi Produk Unggulan Desa Wisata Branjang

Pengabdian ini mendapatkan sambutan hangat dari warga desa Branjang yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan tim pengabdian dari dosen program studi Manajemen FEB Unnes.

 (Sumber:  | Foto: dok Unnes.)
Umum13 Juli 2024, 09:47 WIB

Kapal Berisi 16 Nelayan Asal Rembang Tenggelam Di Perairan Karimunjawa, 9 Selamat, 7 Orang Masih DIcari

Beruntung sembilan ABKnya berhasil ditemukan saat terombang-ambing oleh kapal nelayan KM. Bintang Barokah asal Tegal yang kebetulan melintas.
Tim SAR melakukan pencarian nelayan yang tenggelam di perairan Karimunjawa. (Sumber:  | Foto: sakti)
Umum12 Juli 2024, 16:11 WIB

Puncak Hari Koperasi Tingkat Jateng Dipusatkan di Salatiga, Hadapi Tantangan Digitalisasi

Digitalisasi akan memudahkan koperasi untuk dapat diterima oleh pasar masa kini.
Puncak peringatan Hari Koperasi Tingkat Jawa Tengah di Salatiga. (Sumber:  | Foto: sakti)
Umum12 Juli 2024, 16:07 WIB

AHY Resmikan Program Sertifikat Tanah Elektronik di Semarang

Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan program sertipikat tanah elektronik di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Jumat 12 Juli 2024.
Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan program sertipikat tanah elektronik. (Sumber:  | Foto: sakti)
Bisnis12 Juli 2024, 16:04 WIB

Bank Jateng Berkomitmen Jaga Keamanan Data Nasabah

Terhadap isu keamanan data nasabah, Bank Jateng selalu berkomitmen untuk melindungi data nasabah.
Plt Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro. 
 (Sumber:  | Foto: sakti)
Semarang Raya12 Juli 2024, 09:21 WIB

Dorong Petani Manfaatkan Pupuk Organik, Pemkab Blora Optimalkan “Geseku”

Pemerintah Kabupaten Blora terus mendorong para petani, agar memanfaatkan pupuk organik. Gerakan Sejuta Kotak Umat (Geseku)
 (Sumber: )
Umum11 Juli 2024, 15:37 WIB

Jateng Sudah Miliki 30 Desa Anti Korupsi, Akan Direplikasi di 372 Desa pada 2024

Tercatat, pada tahun 2023, Jawa Tengah sudah memiliki 30 desa antikorupsi yang dibina bersama oleh Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat pembukaan Roadshow Bus KPK. (Sumber:  | Foto: sakti)