Pj Bupati Batang dan Jepara Diperpanjang Tugasnya, Pj Gubernur Ingatkan Soal Inflasi, Kemiskinan, dan Pilkada

Sakti Setiawan
Minggu 19 Mei 2024, 13:40 WIB
Tugas Pj Bupati Jepara Edy Supriyatna dan Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki diperpanjang (Sumber:  | Foto: Sakti Setiawan.)

Tugas Pj Bupati Jepara Edy Supriyatna dan Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki diperpanjang (Sumber: | Foto: Sakti Setiawan.)

SURAKARTA, INFOSEMARANG.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan jabatan Pj Bupati Jepara Edy Supriyatna dan Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki, di Surakarta pada Minggu,19 Mei 2024.

Perpanjangan masa kerja itu merupakan kali kedua untuk Edy dan Lani. Kinerja apik saat memimpin daerah masing-masing menjadi pertimbangan Kemendagri dalam memberikan perpanjangan masa tugas.

"Saya sudah menyerahkan SK perpanjangan Pj Bupati Jepara dan Pj Bupati Batang. SK ini langsung dari Kemendagri. Saya menilai pelaksanaan tugas di Batang maupun di Jepara cukup baik," kata Nana Sudjana saat memberikan arahan.

Meskipun demikian, Nana Sudjana tetap memberikan penekanan kepada kedua Pj Bupati tersebut agar memperhatikan program-program prioritas. Program-program itu meliputi

inflasi daerah, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, serta koordinasi kesiapan Pilkada Serentak.

Nana mengatakan, rata-rata inflasi Jawa Tengah masih di atas inflasi nasional. Untuk itu, setiap daerah diminta untuk terus berkontribusi dalam menekan inflasi di daerah masing-masing.

Selain itu, Pj kepala daerah juga dimita memperhatikan masalah kemiskinan. Saat ini, prosentase kemiskinan Jawa Tengah masih 10,77 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem masih 1,1 persen.

"Pj Bupati di masing-masing kabupaten juga harus memperhatikan dan berkontribusi. Ini program prioritas kita. Anggaran untuk kemiskinan ini harus ditingkatkan betul," paparnya.

Berkesinambungan dengan kemiskinan, angka penganguran dan angka stunting juga tidak bisa diabaikan. Data BPS menyebutkan pengangguran terbuka di Jawa Tengah Februari 2023-Februari 2024 menunjukkan tren menurun. Ini berkaitan erat dengan masuknya investor di Jawa Tengah.

"investor antusias. Investor-investor asing juga tertarik masuk. Kita harus manfaatkan untuk mengurangi pengangguran masyarakat" jelasnya.

Daya tarik investor untuk datang ke Kabupaten Jepara dan Batang cukup besar. Apalagi di Batang sudah ada Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang terus mencatatkan masuknya investor-investor baru. Di Kabupaten Jepara ada beberapa perusahaan atau pabrik baru pindahan dari provinsi lain yang didirikan.

"Kita harus siapkan keterampilan tenaga kerja kita, agar siap dengan perkembangan industri. Kita harus pandai membaca situasi dan kondisi," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Nana juga berpesan agar menyiapkan Pilkada serentak dengan baik. Salah satunya secara intens melakukan Koordinasi lintas sektor antara pemerintah dengan TNI, Polri dan penyelenggara pemilu.

"Tugas kita menyiapkan anggaran. Dan Anggaran itu sudah. Koordinasi dengan TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu ini harus betul-betul diperhatikan," katanya. ***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 19:34 WIB

Bank Mandiri Taspen Pastikan Layanan di Cabang Purwokerto Tetap Normal di Tengah Kasus Penipuan

Bank Mandiri Taspen memastikan operasional Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal meski menerima kunjungan sejumlah nasabah yang ingin memperoleh penjelasan terkait perkembangan kasus penipuan yang mereka alami.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 18:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura bagian Barat.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )