SEMARANG, INFOSEMARANG.COM-Realisasi Pendapatan Daerah (PD) dalam 5 tahun terakhir stagnan atau tidak menunjukkan kenaikan yang berarti. Bahkan, beberapa periode tercatat tidak sampai 100 persen dari target.
Data yang diperoleh menyebutkan, pada 2019 perolehan PD Jateng tercatat Rp 25.859.780.137.930 atau 98,17% dari target. Kemudian pada 2020 tercatat Rp 25.393.735.934.148 atau 96,72% dari target. Selanjutnya, pada 2021 sedikit mengalami kenaikan menjadi Rp 26.633.000.085.962. Pada tahun 2022 terealisasi Rp 24.167.935.634.127 atau 100,16% dari target karena saat itu target diturunkan.
Adapun pada 2023 juga masih dibawah target yakni terealisasi Rp 23.369.733.556.675 atau 96,75%. Terbaru hingga 31 Juli 2024 realisasi PD Jateng tercatat Rp 15.041.987.316.509 atau 56,06% dari target.
Dari data tersebut juga terdapat beberapa Perusda mengalami penurunan laba sehingga berpengaruh pada setoran ke PD Jateng. Perusda tersebut antara lain Teguh Agro Berdikari, dimana pada tahun 2023 hanya setor laba sebesar Rp 5.760.346.077 atau turun dari 2022 yang tercatat sebesar Rp 6.500.000.000.
Perusda lain yang mengalami penurunan laba yakni PT Jamkrida dimana pada 2023 setor laba Rp 5.568.231.413, sedangkan pada 2022 mencatatkan laba Rp 8.207.415.344.
Mantan Ketua DPRD Jateng periode 2014-2019 Rukma Setyabudi menilai, stagnannya PD Jateng ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dan kreatif khususnya dari anggota dewan. Sebab sebagai lembaga legislatif semestinya dapat memberikan masukan kepada eksekutif bagaimana agar PD bisa tercapai, paling tidak sesuai target.
''Memang pada 2019-2022 ada pandemi Covid yang cukup berpengaruh, tetapi setidaknya anggota dewan khususnya Komisi C dapat memberikan masukan terobosan agar kinerja eksekutif sesuai dengan yang sudah direncanakan,'' jelasnya, Senin 26 Agustus 2024.
Rukma menyatakan dari data stagnasi PD tersebut tidak sepenuhnya menyalahkan eksekutif meskipun dalam pelaksanaan di lapangan yang melakukan pekerjaan adalah eksekutif. Ia justru menyoroti kinerja anggota dewan yang tidak memiliki inisiatif.
''Jadi jangan hanya mengejar eksekutif untuk mencapai target, tetapi beri masukan bagaimana baiknya agar rencana yang sudah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif ini bisa terpenuhi,'' ungkapnya.
Menurut dia, penurunan PD yang terjadi beberapa tahun belakangan ini patut dipertanyakan karena jika dilihat data sejak 2019 tidak ada pertumbuhan berarti. ''Kalau dilihat hanya berkisar di angka Rp 25 triliun naik turunnnya. Semestinya, meningkat karena covid juga sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa tumbuh,'' ungkapnya.
Ia menambahkan bila melihat pertumbuhan PD ini juga menunjukan pesimisme pemerintah dalam membuat rencana proyeksi pendapatan. Pada arah kebijakan pemerintah seharusnya bisa menargetkan PD lebih tinggi mengingat kebutuhan isu-isu strategis beberapa tahun mendatang menuntut pendapatan daerah untuk ditingkatkan.
Pendapatan saat ini juga baru terpusat pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). *
.webp)
