Demak Hingga Kudus Masih Berstatus Tanggap Darurat Bajir Hingga 14 Hari ke Depan

Elsa Krismawati
Selasa 20 Februari 2024, 12:54 WIB
Banjir di Demak mulai surut (Sumber: pemprov jawa tengah | Foto: infosemarang.com )

Banjir di Demak mulai surut (Sumber: pemprov jawa tengah | Foto: infosemarang.com )

INFOSEMARANG.COM - Masa tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, telah diperpanjang selama 14 hari ke depan.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat posko utama yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Selasa.

Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa perpanjangan ini dimulai segera dan akan berlangsung hingga 14 hari ke depan, atau sampai kondisi air benar-benar surut sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing.

Baca Juga: Anak Sulung Puan Maharani Unggul dari Bambang Pacul Caleg DPR RI Dapil Jateng IV

“Ya, diperpanjang mulai pada hari ini hingga 14 hari ke depan. Atau sampai air benar-benar kering sehingga masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing,” kata Kepala Pusat Data BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Selasa (20/02).

Selama masa tanggap darurat ini, pemerintah telah mengintensifkan upaya pengeringan air yang masih merendam ribuan rumah penduduk, lebih dari dua ribu hektar lahan pertanian, tambak, dan fasilitas umum sejak 5 Februari hingga saat ini.

Upaya pengeringan air difokuskan pada tiga area utama, yakni penyedotan air menggunakan 27 unit pompa dengan kapasitas masing-masing 11,48 meter kubik per detik di titik-titik yang tergenang.

Baca Juga: 10 Desa di Demak Terendam Banjir Segera Lakukan Pemungutan Suara

Unit-unit pompa tersebut ditempatkan di wilayah Karanganyar, Gajah, Demak, Mijen, dan Kabupaten Kudus.

Selain itu, pemerintah, bekerja sama dengan Kementerian PUPR – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan personel TNI-AD, terus memperkuat tanggul pembatas aliran Sungai Wulan.

Ada dua titik tanggul yang khusus diperkuat agar tidak terjadi genangan air di pemukiman sekitarnya.

Baca Juga: 5 Santunan Bagi PPK, PPS, KPPS, dan Linmas, Mulai dari Luka Sedang Hingga Meninggal Dunia

Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga diterapkan sebagai fokus lain untuk mengendalikan curah hujan. Sebanyak 4 ribu ton garam (NaCl) telah disebar di langit daerah pantai utara mulai dari Semarang hingga Pati.

TMC bertujuan untuk mengurangi akumulasi curah hujan di Demak dan Kudus dengan memutus pergerakan awan penghujan.

Menurut laporan Pusdalops BNPB, hingga Senin, masih ada sebanyak 18.739 warga yang terpaksa mengungsi karena rumah mereka masih terendam banjir dengan ketinggian air 80-100 centimeter, menurun dari sebelumnya 28 ribu warga.

Baca Juga: 10 Daftar Caleg Selebriti Diprediksi Amankan Kursi di DPR RI

Mereka tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Karanganyar, Gajah, Demak, Mijen, dan Kabupaten Kudus.

Abdul Muhari menegaskan bahwa kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, susu untuk anak-anak, sandang, air bersih, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi akan terjamin oleh pemerintah selama mereka berada di tempat pengungsian.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum26 Juni 2026, 19:34 WIB

Bank Mandiri Taspen Pastikan Layanan di Cabang Purwokerto Tetap Normal di Tengah Kasus Penipuan

Bank Mandiri Taspen memastikan operasional Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal meski menerima kunjungan sejumlah nasabah yang ingin memperoleh penjelasan terkait perkembangan kasus penipuan yang mereka alami.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 18:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Pantura Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah Pantura bagian Barat.
 (Sumber: )
Umum26 Juni 2026, 08:09 WIB

Bukan Kredit Bank, Ini Bukti Nurma Tipu Pensiunan di Purwokerto

Muncul dokumen yang memperlihatkan pola transaksi yang diduga menjadi bagian dari skema penghimpunan dana para korban secara ilegal.
 (Sumber: )
Umum25 Juni 2026, 12:20 WIB

Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akses Permodalan UMKM Diperluas, KUR Jadi Andalan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat daya saing.
 (Sumber: )
Umum24 Juni 2026, 11:41 WIB

Mohammad Saleh: Aglomerasi Wisata Perlu Diperkuat dengan Infrastruktur dan Digitalisasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Sumber:  | Foto: Dok.)
Semarang Raya23 Juni 2026, 16:55 WIB

Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendukung pengembangan wisata berbasis aglomerasi yang mulai disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:05 WIB

Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh Harapkan sertifikasi tanah wakaf di jateng bisa 100% di akhir 2026.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:03 WIB

Mohammad Saleh Dampingi Bahlil Resmikan Program Listrik Desa dan BPBL di Purworejo

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja di Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Umum23 Juni 2026, 16:00 WIB

Dampingi Menteri Wihaji di Purworejo, Mohammad Saleh Dorong Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di Kabupaten Purworejo.
 (Sumber: )
Semarang Raya23 Juni 2026, 15:31 WIB

Efisiensi Anggaran, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Nasib 1.814 Guru Honorer Tetap Diperhatikan

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 (Sumber: )