Jadwal Pengesahan RUU ASN dan Perubahan Nasib Honorer, PNS, dan PPPK

Andika Bahrudin
Jumat 18 Agustus 2023, 14:02 WIB
Berikut ini adalah jadwal pengesahan RUU ASN dan perubahan bagi Nasib Honorer, PNS, dan PPPK. (Sumber : sscasn.bkn.go.id)

Berikut ini adalah jadwal pengesahan RUU ASN dan perubahan bagi Nasib Honorer, PNS, dan PPPK. (Sumber : sscasn.bkn.go.id)

INFOSEMARANG.COM -- RUU ASN adalah singkatan dari Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. RUU ASN merupakan salah satu dari 11 RUU Prioritas yang akan dibahas oleh DPR RI pada tahun 2023.

RUU ASN ini diusulkan oleh pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

RUU ASN ini berisi mengenai pengaturan mengenai aparatur sipil negara (ASN), yang meliputi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pejabat negara.

Baca Juga: 7 Tahapan Seleksi CPNS 2023 untuk Lulusan SMA, Jangan sampai Lupa Password Akun SSCASN

RUU ASN ini juga mengatur mengenai sistem merit, pengembangan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan ASN.

RUU ASN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ASN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

RUU ASN ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

Baca Juga: Mudah! Cara Daftar Akun SSCASN 2023 Secara Online, Ikuti Prosesnya Langkah demi Langkah

Adapun RUU ASN sudah dilakukan uji publik di beberapa daerah di Indonesia. Uji publik tersebut melibatkan berbagai pihak untuk menampung usulan dan masukan atas perbaikan manajemen ASN agar terwujudnya birokrasi yang profesional.

Kapan RUU ASN Disahkan?

Hingga kini, belum ada kabar pasti mengenai pengesahan RUU ASN.

Namun, dalam rilis DPR RI pada 24 Juli 2023, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memperkirakan RUU akan selesai diproses pada pertengahan Agustus 2023.

"RUU ASN Insyaallah ini tinggal menunggu masuk masa sidang, sudah selesai kemarin (dibahas) di tingkat Panja, tinggal nanti pembahasan tingkat I dengan pemerintah kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di pertengahan Agustus kita mulai. Mungkin minggu ke-3 sudah selesai,” ujarnya.

Selain itu, Komisi II memastikan tidak ada pemberhentian tenaga honorer.

Dia juga memastikan tidak akan ada pengurangan honor.

Ketiga, solusi penyelesaiannya masih dicari agar tidak menambah beban anggaran baru.

Baca Juga: 8 Cara Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK 2023 di sscasn.bkn.go.id, Siapkan Berkas-berkas Ini!

Adapun tenaga honorer akan diakomodasi dalam kategori PPPK Penuh dan PPPK Paruh Waktu. Jangan lupa untuk baca 5 Doa Pembuka Rezeki.

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkini
Umum30 Juli 2026, 16:49 WIB

Eks DPR RI Riyanta Serukan ‘Bersih-bersih’ Indonesia Mulai dari Aparatnya

Anggota DPR RI periode 2021-2024 Riyanta, mengatakan, upaya bersih-bersih Indonesia dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus dimulai dari aparat penegak hukum (APH)-nya.
Mantan anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta, di Kawasan Kota Lama Semarang, belum lama ini. (Dok) (Sumber: )
Umum30 Juli 2026, 08:59 WIB

Penyidikan Kasus Investasi Bodong Banyumas Ungkap Dugaan Korban Didorong Ajukan Kredit Bank

Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan sejumlah pihak, tersangka diduga mendorong sebagian korban untuk terus menambah dana investasi, termasuk dengan mengajukan kredit ke sejumlah bank.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum28 Juli 2026, 16:48 WIB

3 Kali Sidang Perkara Warisan Rumah di Semarang Ditunda, Dinilai tak Adil Bagi Tergugat

Sidang perkara sengketa hak waris atas sebidang rumah di Jalan Pringgading Nomor 70, Kota Semarang, ditunda untuk ketiga kalinya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang, Senin, 27 Juli 2026.
Kuasa hukum salah satu tergugat, Imanuel Alvares. (Foto: Diaz A Abidin) (Sumber: )
Bisnis24 Juli 2026, 06:20 WIB

Aset Tumbuh Capai Rp186 Triliun, Pegadaian Libatkan Kepolisian untuk Pengamanan

Aset PT Pegadaian (Persero) kian bertumbuh mencapai Rp186 triliun, ditambah outstanding loan sebesar Rp155 triliun pada saat ini. Selain itu masih terdapat aset-aset fisik yang dimiliki.
Penandatangan kerja sama antara PT Pegadaian dan Polri, di Hotel Aruss, Kota Semarang, Kamis, 23 Juli 2026. (Dok) (Sumber: )
Umum23 Juli 2026, 12:30 WIB

Fakta Baru Terungkap, Korban Penipuan di Purwokerto Diminta Tutup Mulut Oleh Sang Ratu Investasi Bodong

Dalam memuluskan aksi kejahatannya, tersangka selain memperdaya ternyata juga "mengintimidasi" secara psikis para korbannya.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum09 Juli 2026, 09:07 WIB

Layanan Operasional Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto Berjalan Normal

Bank Mandiri Taspen memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal.
 (Sumber: )
Umum08 Juli 2026, 18:26 WIB

Penipuan Investasi Bodong Purwokerto, OJK Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka

OJK berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum terhadap kasus penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum04 Juli 2026, 09:05 WIB

Bank Mandiri Taspen Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka NHS

Bank Mandiri Taspen menegaskan komitmen bank untuk mendukung proses hukum dalam perkara dugaan penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum03 Juli 2026, 16:56 WIB

Bank Mandiri Perkuat Aksi Kemanusiaan Lewat Program Donor Darah Berkelanjutan

Aksi donor darah ini bentuk komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan berkelanjutan.
 (Sumber: )
Umum02 Juli 2026, 08:23 WIB

Kuasa hukum Bank Mandiri Taspen: Penyelesaian Kasus NHS Harus Dalam Koridor Hukum dan Fakta yang Tepat

Kuasa hukum Bank Mandiri Taspen Jeffry MH, menyatakan pendampingan hukum korban penipuan oleh NHS agar dilakukan secara profesional.
 (Sumber: )