SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengapresiasi tren penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak berpuas diri dan terus menggenjot berbagai program pengentasan kemiskinan agar tren positif ini dapat berlanjut secara berkelanjutan.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2025 tercatat mencapai 3,34 juta orang atau sebesar 9,39 persen dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2025 yang berada di level 9,48 persen, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 21,86 ribu orang.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni September 2024, angka kemiskinan di Jawa Tengah juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, yakni berkurang sebanyak 51,52 ribu orang. Capaian ini dinilai sebagai indikasi bahwa berbagai program pemerintah, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun memperkuat jaring pengaman sosial, mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Penurunan angka kemiskinan ini patut kita syukuri. Ini menunjukkan upaya pemerintah bersama seluruh pihak mulai membuahkan hasil,” ujar Saleh.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh berhenti pada capaian angka semata. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi kelompok rentan.
Saleh juga mendorong agar Pemprov Jateng terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan UMKM, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja.
Selain itu, ia menilai perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Program bantuan sosial, subsidi, serta intervensi di sektor pendidikan dan kesehatan dinilai berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.
“Ke depan, kita berharap angka kemiskinan bisa terus ditekan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa benar-benar mandiri secara ekonomi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Dengan tren penurunan yang terus terjaga, DPRD Jawa Tengah berharap pemerintah daerah dapat menjaga konsistensi kebijakan sekaligus melakukan inovasi dalam strategi pengentasan kemiskinan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.***
