Kemenkumham Buka Seleksi Pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: Staf Ahli Bidang Sosial, Eselon I.b

Galuh Prakasa
Senin 21 Agustus 2023, 09:37 WIB
Ilustrasi | Kemenkumham buka seleksi terbuka jabatan tinggi madya, Staf Ahli Bidang Sosial. (Sumber : Dok. Kemenkumham)

Ilustrasi | Kemenkumham buka seleksi terbuka jabatan tinggi madya, Staf Ahli Bidang Sosial. (Sumber : Dok. Kemenkumham)

INFOSEMARANG.COM -- Mendambakan karir yang gemilang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Inilah peluang emas yang tak boleh dilewatkan!

Kemenkumham membuka seleksi terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pusat dan Daerah yang berkualifikasi untuk mendaftar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Staf Ahli Bidang Sosial golongan Eselon I.b.

Bagi Anda yang telah berniat mendaftar simak persyaratan dan tata cara pendaftaran berikut.

Baca Juga: Daftar 9 Jabatan di Kemenkumhan yang Bisa Didaftar Lulusan SMA pada Seleksi CPNS 2023

Persyaratan Umum

1. Kualifikasi Pendidikan:
- Setidaknya gelar sarjana atau diploma IV.
- Lebih diutamakan bagi yang telah menyelesaikan dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II atau Diklat Penjenjangan Fungsional setara.
2. Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
3. Pengalaman jabatan terkait yang kumulatif paling singkat 7 tahun.
4. Bagi yang sedang atau pernah menjabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama, setidaknya 2 tahun:
- Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), masa kerja minimal 2 tahun dalam jabatan tersebut.
- Bagi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama, minimal 2 tahun pada bulan Agustus 2023.
5. Rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
6. Usia maksimal 58 tahun pada tanggal 1 Desember 2023.
7. Kondisi jasmani dan rohani yang sehat.

Persyaratan Khusus

1. Memiliki pangkat Pembina Tk.I (IV/b) minimal.
2. Semua unsur penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir minimal bernilai baik.
3. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
4. Tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana.
5. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam 2 tahun terakhir.

Baca Juga: Rutinkan Usai Sholat! Doa Memohon Pekerjaan dan Rezeki yang Halal dalam Islam

Tata Cara Pendaftaran

A. Pendaftaran dilakukan melalui laman https://pansel.kemenkumham.go.id mulai tanggal 18 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB, hingga ditutup pada tanggal 2 September 2023 pukul 15.00 WIB. Setiap peserta diharapkan mencetak tanda bukti pendaftaran.

B. Berkas lamaran diunggah pada laman https://pansel.kemenkumham.go.id dan terdiri dari:
1. Surat lamaran bermaterai.
2. Ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.
3. Ijazah Kepemimpinan Tingkat II atau Diklat Penjenjangan Fungsional setara (jika ada).
4. Surat Keputusan (SK) kepangkatan dan jabatan yang diduduki.
5. Hasil penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir minimal bernilai baik.
6. Daftar Riwayat Hidup lengkap.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam 2 tahun terakhir.
8. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun terakhir.
9. Pakta Integritas.
10. Surat pernyataan yang menjelaskan:
- Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- Tidak menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana.
11. Surat keterangan bebas hukuman disiplin dari Inspektorat Jenderal/Inspektorat.
12. PasFoto terbaru ukuran 3R dengan latar belakang merah.
13. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
14. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
15. Khusus bagi Peserta dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat izin harus didasari rekomendasi dari Atasan (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya).
16. Surat Keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.

C. Formulir daftar riwayat hidup, pakta integritas, formulir persetujuan PPK, formulir surat pernyataan, dan contoh surat lamaran dapat diunduh melalui laman https://pansel.kemenkumham.go.id/.

Baca Juga: Prediksi Formasi CPNS Tenaga Kesehatan 2023, Intip Peluang Profesi atau Jurusanmu!

Jangan sia-siakan peluang untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan dan tata cara pendaftaran dengan teliti. Segera daftarkan diri Anda dan bersiaplah untuk meraih prestasi gemilang.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Umum30 Juli 2026, 17:28 WIB

Jawa Tengah Diruwat, Imbas 5 Bupati Kena OTT KPK

Masyarakat dari Aliansi Rakyat Jawa Tengah Peduli Anti Korupsi, melakukan ruwatan dan doa bersama di halaman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang, Kamis, 30 Juli 2026. 
Ruwatan dan doa bersama di halaman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
Umum30 Juli 2026, 16:49 WIB

Eks DPR RI Riyanta Serukan ‘Bersih-bersih’ Indonesia Mulai dari Aparatnya

Anggota DPR RI periode 2021-2024 Riyanta, mengatakan, upaya bersih-bersih Indonesia dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus dimulai dari aparat penegak hukum (APH)-nya.
Mantan anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta, di Kawasan Kota Lama Semarang, belum lama ini. (Dok) (Sumber: )
Umum30 Juli 2026, 08:59 WIB

Penyidikan Kasus Investasi Bodong Banyumas Ungkap Dugaan Korban Didorong Ajukan Kredit Bank

Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan sejumlah pihak, tersangka diduga mendorong sebagian korban untuk terus menambah dana investasi, termasuk dengan mengajukan kredit ke sejumlah bank.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum28 Juli 2026, 16:48 WIB

3 Kali Sidang Perkara Warisan Rumah di Semarang Ditunda, Dinilai tak Adil Bagi Tergugat

Sidang perkara sengketa hak waris atas sebidang rumah di Jalan Pringgading Nomor 70, Kota Semarang, ditunda untuk ketiga kalinya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang, Senin, 27 Juli 2026.
Kuasa hukum salah satu tergugat, Imanuel Alvares. (Foto: Diaz A Abidin) (Sumber: )
Bisnis24 Juli 2026, 06:20 WIB

Aset Tumbuh Capai Rp186 Triliun, Pegadaian Libatkan Kepolisian untuk Pengamanan

Aset PT Pegadaian (Persero) kian bertumbuh mencapai Rp186 triliun, ditambah outstanding loan sebesar Rp155 triliun pada saat ini. Selain itu masih terdapat aset-aset fisik yang dimiliki.
Penandatangan kerja sama antara PT Pegadaian dan Polri, di Hotel Aruss, Kota Semarang, Kamis, 23 Juli 2026. (Dok) (Sumber: )
Umum23 Juli 2026, 12:30 WIB

Fakta Baru Terungkap, Korban Penipuan di Purwokerto Diminta Tutup Mulut Oleh Sang Ratu Investasi Bodong

Dalam memuluskan aksi kejahatannya, tersangka selain memperdaya ternyata juga "mengintimidasi" secara psikis para korbannya.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum09 Juli 2026, 09:07 WIB

Layanan Operasional Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto Berjalan Normal

Bank Mandiri Taspen memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan normal.
 (Sumber: )
Umum08 Juli 2026, 18:26 WIB

Penipuan Investasi Bodong Purwokerto, OJK Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka

OJK berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum terhadap kasus penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum04 Juli 2026, 09:05 WIB

Bank Mandiri Taspen Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka NHS

Bank Mandiri Taspen menegaskan komitmen bank untuk mendukung proses hukum dalam perkara dugaan penipuan berkedok investasi di Purwokerto.
Tim Kuasa Hukum Bank Mandiri Taspen saat mendatangi Polresta Banyumas.
 (Sumber:  | Foto: Dok.)
Umum03 Juli 2026, 16:56 WIB

Bank Mandiri Perkuat Aksi Kemanusiaan Lewat Program Donor Darah Berkelanjutan

Aksi donor darah ini bentuk komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan berkelanjutan.
 (Sumber: )